Pakar Smart City Beri Usulan Ibu Kota Baru, Ciptakan PNS Pintar
VIVA – Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan didukung oleh berbagai pihak. Salah satunya komunitas smart city dari Institut Teknologi Bandung yang memberikan beberapa usulannya agar perpindahan ibu kota lancar dan sukses.
Dikatakan Ketua Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB, Prof. Suhono Harso Supangkat, pemintahan pusat pemerintahan tak hanya lokasi tapi juga sumber daya dan tata kelola, termasuk juga infrastruktur dan masyarakat yang cerdas.
"Ini bisa dijadikan momentum untuk menuju Indonesia Cerdas, didukung oleh sistem pemerintahan yang cerdas. Pemerintahan yang bertindak cepat dan akurat, berbasis fakta serta analisis akurat yang dilakukan dengan cara cerdas," kata Suhono, di Jakarta, Senin, 2 September 2019.
Dikatakan Suhono, cara cerdas yang dimaksud adalah pola yang efektif dan efisien. Ini semua bisa dilakukan dengan dukungan sumber daya yang cerdas pula, alias Smart ASN atau Aparatus Sipil Negara/PNS yang cerdas. ASN yang smart harus memiliki talenta, kompetensi, serta kultur cerdas serta dapat menjadi model ASN Nasional.
"ASN pintar itu akan menjadi 'otak' dalam menciptakan pemerintahan yang pintar. Mereka juga harus bisa meng-capture dan mengolah data, serta membangun artificial intelligence untuk menjalankan pemerintahan," papar Suhono.
Nantinya, kata dia, mekanisme perekrutan untuk mencari ASN pendukung pemerintahan ibu kota baru akan sedikit berbeda. Mereka akan menangkap talenta dengan menggunakan beragam channel yang ada.
Suhono mengungkapkan bahwa dirinya setuju jika sebagai kota, ibu kota negara harus hidup dan perlu dirancang menjadi kota layak huni. Kota yang mampu mengantisipasi dinamika perkembangan kota secara lebih flexible dan agile daripada presedennya dan juga kota-kota lain di Indonesia.
"Posisi ibu kota negara di Kalimantan berimplikasi pada semakin besarnya bobot lingkungan sebagai variabel perencanaan," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, teknologi yang menyebabkan disrupsi pemerintahan dan perkotaan cerdas masa depan, perlu disiapkan seiring dengan pembangunan infrastruktur maupun tata kelolanya.
"Pada hakekatnya, teknologi tersebut juga bersatu dengan prasarana maupun sarana perkotaan. Komponen smart people dalam smart city juga menjadi hal yang penting menjadi prioritas," ujarnya.
Dia menyebut bahwa ibu kota negara perlu adaptif terhadap teknologi tetapi juga inklusif bagi masyarakat lokal. Peningkatan kapasitas semestinya menjadi bagian dari agenda. Pendekatan kolaboratif dibutuhkan untuk merealisasikan ibukota negara yang ideal untuk masa depan Indonesia.
"Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB mengusulkan suatu Framework Pembangunan Kota Cerdas. Framework ini bisa diterapkan untuk Ibu Kota Negara dan Ibu Kota Propinsi maupun Kota Kota umum lainnya. Framework ini berisi pemahaman akan sumber daya dan enabler (pengungkit) hingga layanan kota," jelasnya.
Demokrasi dalam Arus Globalisasi: Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan
The Economist menggambarkan situasi kegentingan demokrasi berlangsung secara sistemik di berbagai belahan dunia. Indonesia dikategorikan sebagai 'demokrasi yang cacat'.
