Blokir Internet Papua Bikin Informasi Simpang Siur dan Lebih Berbahaya
- ANTARA FOTO/Gusti Tanati/ama
VIVA – Kantor Staf Presiden atau KSP menggelar pertemuan di Kompleks Istana Negara terkait peristiwa rusuh di Jayapura Papua kemarin. Rapat ini membahas soal telekomunikasi dan internet Papua. Dalam rapat hadir Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan.
Tapi sayangnya Semuel tidak berkenan memberikan pernyataan kepada media. Ia berlalu begitu saja usai rapat. Menurut anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar yang menghadiri rapat tersebut, gerak-gerik Semuel selama rapat seperti setuju dengan pernyataan anggota diskusi.
"Pada prinsipnya peserta diskusi menyampaikan argumen, sepakat bahwa internet (pemadaman) di sana justru menimbulkan kesimpangsiuran informasi," ujarnya di Jakarta, Jumat 30 Agustus 2019.
Menurut Djauhar, pemadaman internet malah jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan mengatasi hoaks atau kabar bohong. Oleh sebab itu, Dewan Pers meminta internet kembali dibuka agar tidak membuat masyarakat Papua dan Papua Barat bingung dalam mencari informasi.
"Kalau internet dibuka, biarkan saja informasinya berkembang. Masyarakat sekarang kan lebih paham. Mereka pasti mencari informasi ke media mainstream, yang reliable dan teruji," katanya.
Baca juga nih: Pendiri Bumi Datar yang Dibakar, Sosok Master Jenius
Pelambatan akses internet hingga berujung kepada pemadaman sudah terjadi di Papua sejak 19 Agustus 2019. Kominfo memblokir internet untuk menekan persebaran hoaks serta provokasi. (ali)
Kemlu Bantah Kabar Rusia Ingin Bangun Pangkalan Militer di Papua
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI memberi penjelasan terkait Rusia yang tengah berupaya menempatkan pesawat jarak jauhnya di Biak Numfor.
