Aturan IMEI Ponsel Hampir Rampung, Tinggal Tanda Tangan 3 Menteri

VIVA – Dirjen Sumber daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail mengatakan, belum ada informasi terbaru soal aturan International Mobile Equipment Identity atau IMEI. Saat ini masih memerlukan koordinasi, termasuk soal pajak bagi ponsel dengan IMEI ponsel ilegal. 

"Kalau drafnya almost done," kata Ismail, di Jakarta, Senin 19 Juli 2019. 

Soal kesiapan pemblokiran ponsel, Ismail mengakui operator belum siap karena peraturannya tidak akan langsung berlaku. Sedangkan untuk jadwal bertemu para menteri yang akan membuat peraturan menteri, Ismail mengatakan belum terjadwalkan. 

"Itu mencari waktu bapak-bapak (menteri) itu, maunya tanda tangan bareng. Belum (ada jadwal ketemu)," ujar Ismail. 

Presiden Direktur Smartfren, Merza Fachys mengatakan peraturan IMEI ini untuk mencegah penambahan kerugian pada pemerintah. Dari uji publik yang dilakukan, pemerintah akan mengambil banyak masukan untuk aturan yang lebih baik. 

Namun dia tak menyangkal, masih banyak yang harus disempurnakan. Contohnya koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kominfo. 

"Contoh dua kali FGD yang saya ikut koordinasi antara ketiga kementerian masih harus di harmonisasi, area siapa, tanggung jawab siapa," kata dia. 

Baca juga: Smartfren Uji Coba 5G, Kecepatannya Tembus 8,7 Gbps

Merza mengatakan, regulasi bisa jadi cambuk untuk pelaku ponsel gelap. Dengan begitu aturan bisa dikeluarkan sekarang. 

"Tapi mungkin hal-hal teknis nya nanti bisa dikeluarkan regulasi yang atau peraturan yang lebih di bawahnya nanti," ujar Merza. 

Jangan Coba-coba Beli Smartphone di Sini kalau Tidak Mau Rugi

Masyarakat diimbau untuk membeli smartphone atau ponsel pintar yang masuk ke Indonesia secara resmi sebagai bentuk dukungan terhadap aturan TKDN.

VIVA.co.id

5 Desember 2024