Pemerintah Diminta Jangan Tergesa-gesa Tetapkan Aturan IMEI

Pemusnahan ponsel ilegal di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jakarta.
Sumber :
  • ANTARA/Muhammad Adimaja

VIVA – Ketua Masyarakat Telematika Indonesia periode 2009-2015, Setyanto Santosa, mengatakan pemerintah sebaiknya jangan tergesa-gesa menerapkan aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) ilegal.

Mari Pahami Aturan Registrasi IMEI

Banyak kajian yang harus dilewati sebelum peraturan itu benar-benar diterapkan. "Kalau saya menyarankan ada kajian akademis, kemudian ada semacam public expose. Setelah itu dari stakeholder, barulah diterapkan," kata dia di Jakarta, Rabu, 7 Juli 2019.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, menyatakan keinginannya untuk bisa menerapkan aturan tersebut enam bulan sejak ditandatangani. Dengan begitu, pada Februari 2020, IMEI ilegal tidak bisa lagi digunakan.

'Tugas' IMEI Diperluas, HP Hilang Tak Perlu Waswas

Namun, Setyanto mengaku sebaiknya jangan terlalu cepat menyelesaikan kajian-kajian tersebut. "Jangan dululah. Diadakan kajian mendalam," ujarnya. Menurut dia pemerintah harus menjelaskan tujuan dari aturan ini.

Jika untuk mencegah penyelundupan, apakah bisa dengan aturan tersebut tidak akan ada penyelundupan ponsel ilegal (black market/BM). Selain itu dia juga mengatakan harus belajar saat registrasi prabayar tahun lalu.

Telkomsel Ingin Memikat Pelanggan Hemat

"Ya itulah pemerintah terlalu banyak aturan. Terus manfaatnya buat apa, perlu dikaji ulang. Kita sudah pengalaman dengan kemarin registrasi prabayar. Itu sudah kita registrasi, follow-up-nya enggak ada," kata Setyanto.

iPhone 16.

Maksa Pakai iPhone 16 di Indonesia, Siap-siap IMEI Terblokir

Pemerintah melalui Kemenperin belum menemukan kesepakatan dengan Apple perihal komitmen investasi di Indonesia, pembelian iphone 16 di indonesia berdampak IMEI terblokir.

img_title
VIVA.co.id
1 November 2024