Saat Pemerintah dan HTI 'Kompak' soal Khilafah

Peta perbincangan isu khilafah di media sosial
Sumber :
  • Facebook/Ismail Fahmi

VIVA – Listrik padam akhir pekan lalu menjadi sorotan publik di Indonesia. Putusnya pasokan listrik yang berdampak di banyak kota di Jawa itu membuat publik menyoroti kinerja PLN yang merupakan BUMN penting.

Pengamat Tengarai Gerakan Demo RUU Pilkada usai Putusan MK Disusupi Kelompok Radikal

Percakapan media online dan media sosial, Drone Emprit menunjukkan dalam satu purnama terakhir topik kinerja BUMN menjadi perhatian warganet. Selain isu soal BUMN, topik lain yang menyedot perbincangan yakni soal khilafah. 

Pantauan Drone Emprit, dalam dua isu BUMN dan Khilafah, melahirkan tiga klaster besar yaitu klaster pro pemerintah, klaster oposisi dan klaster HTI. Kubu pemerintah dan HTI ‘kompak’ tentang isu khilafah. 

Drone Emprit: Tagar Bea Cukai Terbaik Direspons Netizen Soal Polesan Buzzer

Pendiri dan analis Drone Emprit, Ismail Fahmi menuliskan, klaster HTI mengumpul dengan agenda dominan membincangkan soal khilafah. Selain itu, ternyata dalam sebulan terakhir ini klaster pro pemerintah lebih memilih ‘cerewet’ membicarakan isu khilafah. 

Berbeda dengan kedua klaster tersebut, dalam sebulan terakhir ini klaster oposisi lebih tertarik membincangkan isu BUMN. 

Guru Besar UMJ Ingatkan Gerakan Pro-Khilafah Masih Eksis di RI dengan Modus Baru

"Yang menarik oposisi dan HTI ternyata membentuk cluster sendiri-sendiri. Keduanya punya agenda masing-masing. Meski demikian tampak HTI nempel ke cluster oposisi," tulis Ismail di laman Facebooknya dikutip Senin, 5 Agustus 2019.

Ismail mengungkapkan dua isu itu menarik perhatian warganet tersebut. Buktinya dilihat dari volume percakapan. 

Data Drone Emprit menunjukkan, volume percakapan khilafah di Twitter mencapai 60 persen dalam sebulan terakhir ini, sedangkan perbincangan tentang BUMN mencapai 31 persen. 

Beda media sosial lain di media online. Ismail mengungkapkan, data Drone Emprit menemukan media online cenderung lebih tertarik membahas tentang BUMN (94 persen) dibanding isu khilafah (4 persen). 

"Saat ini, berdasarkan data 30 hari terakhir di atas, hanya oposisi yang banyak membahas soal BUMN. Yang pro pemerintah masih fokus pada isu khilafah," kata dia. 

Ismail berpandangan isu tentang khilafah memang penting untuk terus menjaga keutuhan bangsa. Namun memantau kinerja BUMN juga isu penting lain yang perlu dilakukan oleh warganet pro maupun oposisi pemerintah.

"Kejadian yang menimpa salah satu BUMN penting yaitu PLN, di mana setrum berhenti mengalir selama 7 jam mungkin lebih ini harusnya menyadarkan kita bahwa kita juga butuh memiliki BUMN yang kuat. PLN yang performanya bagus, bisa menyediakan ketahanan pasokan listrik dalam kondisi apa pun," tulis Ismail. (ase)

Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)

Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada

Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024