Soal Dana USO, Beda Malaysia dan Indonesia
- www.pixabay.com/blickpixel
VIVA – Terdapat perbedaan setiap negara ASEAN dalam membangun infrastruktur digital. Dalam diskusi Approaches to ASEAN Next Generation Universal Service Obligation Consultative Workshop terlihat ada perbedaan cara penanganan dana universal service obligation atau USO di setiap pemerintah.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Anang Latief mengatakan, konsep USO berbeda tiap negara.
"ITU (International Telecommunication Union) tidak mengeluarkan semacam SOP. Itu diserahkan kepada masing-masing karena berbeda-beda. Yang penting sepanjang jaringannya dipakai compatible tidak mengalami interferensi pada negara tetangga itu silakan," ujar Anang di Jakarta, Jumat 26 Juli 2019.
Anang menjelaskan, pembangunan di Malaysia dikerjakan secara langsung oleh regulatornya. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki Bakti dan bukan 100 persen sebagai bagian dari pemerintah.
Selain itu, Anang mencontohkan dana USO di Malaysia mencapai 5 persen, sedangkan di Indonesia 1,25 persen yang diberikan operator. Dengan angka sebesar itu, menurutnya ada kemauan dari pemerintah Malaysia.
Walaupun, kata Anang, kasus pembangunan infrastruktur Malaysia tidak sekompleks di Indonesia yang merupakan negara kepulauan.
Namun, jika harus menaikkan dana USO, Anang mengatakan saat ini belum memungkinkan. Apalagi mengingat industri telekomunikasi sedang mengalami penurunan sejak tahun lalu.
"Tapi saya yakin pak menteri (Menkominfo Rudiantara) sudah berbicara dengan menteri Bappenas dan menteri Keuangan mencari solusi supaya bagaimana mendukung kegiatan," kata dia.
