Jokowi Minta BMKG Jujur soal Potensi Gempa Megathrust di Selatan Jawa
- siaran pers
VIVA – Presiden Joko Widodo mendukung Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk terus mengabarkan mengenai potensi megathrust atau gempa berkekuatan 8,8 skala richter (SR) diikuti tsunami setinggi 20 meter yang akan melanda Indonesia, khususnya wilayah selatan Jawa.
Menurutnya, sejumlah wilayah yang rawan antara lain Mentawai Sumatera Barat sampai ke laut selatan Jawa di Pantai Cilacap, Yogyakarta hingga Jawa Timur. Jokowi menyebut memang sudah saatnya edukasi kepada masyarakat harus diberikan dalam porsi besar.
Sebab, Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan bencana tinggi. Edukasi itu pun harus masif dilakukan seperti di sekolah hingga perguruan tinggi.
"Sampaikan apa adanya. Seperti kemarin agak ramai potensi megathrust. Ya, memang ada potensi," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional BMKG di Istana Negara, Jakarta, Selasa 23 Juli 2019.
Ia juga menilai tindakan ini perlu agar masyarakat bisa menyiapkan diri. Segala potensi dengan deteksi dini harus dilakukan oleh BMKG.
Bahwa peringatan seperti ini bisa menimbulkan ketakutan, menurutnya juga tidak benar. "Bukan meresahkan. Sampaikan tindakan apa yang akan kita lakukan," ungkapnya.
Jokowi mencontohkan Jepang, di mana memiliki sistem peringatan dini yang sangat bagus. Ketika bencana datang maka alarm sudah berbunyi dan masyarakat sudah tahu mereka harus bagaimana.
"Masyarakat Indonesia harus sadar akan potensi bencana yang bisa datang secara tiba-tiba. Dengan edukasi, lama-lama kita akan terbiasa," papar dia. Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyambut baik kinerja BMKG sejauh ini.
"Ya, seperti ketika ada gempa berpotensi tsunami, langsung bisa terkoneksi dengan stasiun televisi. Jadi masyarakat bisa mengantisipasi lebih cepat sebelum bencana datang. Masyarakat tidak perlu resah dan khawatir. Kalau potensi tsunami sudah tidak ada, kan, juga disampaikan," tutur Jokowi.
Respons Jokowi soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
