Strategi Indonesia Menangkal Serangan Siber
- HIMSS
VIVA – Pemerintah Indonesia diminta memiliki jaringan khusus untuk menangkal serangan siber. Tahun lalu saja, terjadi 12,8 juta serangan siber yang menargetkan domain go.id, ac.id, dan co.id.
Menurut Anggota Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Nonot Harsono, kebutuhan akan jaringan aman sangat diperlukan saat ini.
"Pemerintah masih menggunakan jaringan publik, baik untuk berhubungan antarpusat maupun ke daerah. Padahal, jaringan publik ini terhubung dengan jutaan pengguna lain. Jadi, sangat rawan,” kata dia di Jakarta, Selasa 9 Juli 2019.
Nonot menyebut, seharusnya sejak awal sudah ada desain dua penyelenggaraan jaringan khusus dan umum atau publik seperti yang dilakukan negara lain.
Pemerintah memiliki desain khusus dengan memisahkan jaringan infrastruktur telekomunikasi dengan milik jaringan publik.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah harus segera menetapkan kebijakan afirmatif mengenai tahapan rancang bangun jaringan, peralatan, platform, dan aplikasi yang harus dibuat dan dikuasai oleh industri dan ahli dalam negeri.
Hasilnya yang dibutuhkan adalah kehadiran jaringan yang bersifat khusus dan aman. Hal tersebut juga bisa menghindari potensi serangan peretas (hacker) atau siber yang digunakan seluruh penyelenggara negara.
"Ini dibuat untuk menjamin keamanan nasional. Jaringan milik pemerintah juga dirahasiakan dan dipastikan keamanannya dari sabotase maupun serangan siber. Jaringan khusus ini sangat mendesak," tegas Nonot.
Pusat Operasi Keamanan Diluncurkan, Jaga-jaga Serangan Siber
Perusahaan keamanan siber SecurXcess secara resmi meluncurkan layanan 24/7 SOC ('security operations centre' / pusat operasi keamanan).
