Bayar Pajak Pakai Bitcoin, Mengapa Tidak
- Smartereum
VIVA – Pemerintah Kota Innisfil di Ontario selatan, Kanada, sedang melakukan uji coba yang mengizinkan warganya melakukan pembayaran pajak properti menggunakan Bitcoin.
Uji coba ini dilakukan selama satu tahun, untuk melihat apakah crytocurrency merupakan alat pembayaran alternatif yang cocok untuk membayar pajak. Pada tahap awal hanya Bitcoin yang diizinkan.
Namun, ke depan, tidak menutup kemungkinan mereka juga diperbolehkan menggunakan mata uang seperti Ethereum dan Litecoin.
"Kami bangga menjadi yang pertama dalam mengambil kebijakan yang terbilang berani ini. Kami menawarkan opsi pembayaran baru kepada masyarakat. Kami bisa memastikan bahwa kota kami menjadi yang terdepan," kata Wali Kota Innisfil, Lynn Dollin, dikutip dari situs Metro, Senin, 1 April 2019.
Untuk memuluskan metode baru pembayatan pajak ini, Dollin bekerjasama dengan Coinberry. Mereka akan melayani masyarakat yang membayar menggunakan Bitcoin, kemudian menukarkannya menjadi dolar Kanada sebelum disetorkan ke kas Pemerintah Kota Innisfil.
"Jadi, apabila Anda membayar pajak properti menggunakan kartu kredit, maka dikenakan charge (tambahan biaya) sebesar 3,5 persen. Namun, dengan cryptocurrency, masyarakat hanya membayar setengahnya saja. Mereka pun bisa menghemat," kata Kepala Eksekutif Coinberry, Andrei Poliakov.
Menurutnya, sebanyak 36 ribu warga Innisfil bisa memakai Bitcoin untuk membayar pajak melalui situs resmi.
Kerja sama ini dibutuhkan, sebab Pemkot Innisfil hanya menerima dolar Kanada, sedangkan bagian kripto ditangani oleh Coinberry.
Coinberry merupakan perusahaan perdagangan kripto yang terletak di Toronto dan terdaftar di Pusat Transaksi Finansial dan Analisa Laporan Kanada (FINTRAC).
Pembayaran pajak dengan kripto mulai merambah di berbagai kota di Amerika Serikat dan Kanada. Pada November 2018, negara bagian Ohio menyatakan menerima Bitcoin untuk pemabayaran pajak menggunakan layanan BitPay.
Pastikan Pilkada Serentak Siap Digelar, Budi Gunawan Minta Warga Jangan Golput
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan rapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), terkait Pilkada Serentak 2024.
