Seleksi Masuk Polri Pakai Aplikasi, Jangan Percaya Calo
- Dok. VIVA/ Zahrul
VIVA – Asisten SDM Kapolri, Irjen Eko Indra, menegaskan pihaknya tidak akan menolerir praktik-praktik kecurangan dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri. Terkait hal itu, pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk ikut memantau, mengawasi dan bahkan melapor jika menemukan adanya praktik tersebut.
“Dengan setiap penerimaan Polri selalu ada oknum yang mengaku bisa membantu, itu selalu. Oleh karena itu, kita sudah membuat sistem aplikasi yang namanya Whistleblowing Sistem (WBS),” katanya usai memimpin langsung pembacaan pakta integritas penerimaan anggota Polri terpadu yang diikuti ribuan peserta, di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, Minggu, 24 Maret 2019.
Dengan sistem aplikasi itu, jelas Eko, masyarakat khususnya para orangtua calon pendaftar Polri dapat turut serta membantu melakukan pengawasan dan tidak perlu khawatir dengan adanya kecurangan. Eko pun menjamin, setiap pelapor akan dirahasiakan identitasnya.
“Jadi tolong pada para orangtua atau para calon yang ikut seleksi ini jangan percaya pada calo atau siapa pun yang mengatakan bisa menolong atau membantu, tidak akan bisa. Semua tergantung pada kemampuan sendiri,” tegasnya.
Eko juga mengatakan, pelapor hanya perlu mengunduh aplikasi tersebut melalui ponsel. Selain WBR, Polri juga memiliki inovasi lain, yakni terkait dengan sistem penilaian. Aplikasi itu bernama Clean n Clear atau CnC. Sistem itu hanya bisa diakses oleh peserta dan orangtua si peserta.
“Untuk aplikasi WBS identitas pelapor dijamin kerahasiaannya karena pakai sistem aplikasi. Intinya harus aktifkan aplikasi itu (WBS). Kalau ada foto pelaku silakan kirim, nanti ada tim khusus yang memonitor, tergantung wilayah pelaporannya.”
Alumni Akademi Polri (Akpol) angkatan 1988 itu berjanji, pihaknya bakal menindak tegas siapa pun pelakunya. “Sanksi untuk oknum pasti ada, tergantung nanti jenis pelanggarannya,” kata Eko
Langkah ini merupakan bentuk konkret Polri, yakni bersih transparan, akuntabel dan humanis. “Jadi tidak ada KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), tidak ada macam-macam. Mereka yang memang mampu itulah yang akan lulus.”
Kebutuhan Personel
Pada penerimaan tahun ini, Polri menargetkan sekira 9.500 anggota. Sementara itu, pendaftar yang masuk baru sekitar 100 ribuan dan kemungkinan jumlah tersebut bakal terus bertambah. Tingginya animo masyarakat untuk bergabung sebagai anggota Polri pun terlihat hampir merata di setiap daerah.
Alhasil, pembacaan pakta integritas yang dilakukan secara serentak dengan melibatkan jumlah peserta ribuan orang itu berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau Muri.
“Kita gandeng Muri karena unik spektakuler bagi mereka. Baru pertama kali live streaming. Kita target Akpol 350 peserta, Bintara 8.750, selain itu ada Tamtama 300-an,” kata Eko
Lebih lanjut Eko mengatakan, kebutuhan SDM Polri terus meningkat. Sebab, di beberapa daerah jumlah personel yang ada belum ideal.
“Yang ideal jumlah kebutuhan mengikuti yang susut, mungkin karena pensiun, meninggal dunia atau penyebab lain. Pensiun rata-rata 10 ribu dengan lain-lain sekitar 11 ribulah minimal. Kita butuh 9.500 personel karena berkaitan dengan anggaran negara,” ucapnya
“Kondisi SDM tergantung situasi daerah. Ada beberapa Polda yang belum ideal jumlahnya tapi kita sedang menuju ke tahap itu,” katanya.
Selain pembacaan pakta integritas anti-KKN, kegiatan yang berlangsung di lapangan utama Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, itu juga diisi dengan pemberian donasi dari SDM Polri untuk korban banjir di Sentani, Papua. (ase)
