DKI Punya Jakarta Aman, Qlue: Smart City Tak Bisa Satu Aplikasi Saja
- Twitter/qluesmartcity
VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini merilis aplikasi pelaporan warga, aplikasinya bernama Jakarta Aman. Sebelumnya, Pemprov DKI sudah menggunakan aplikasi pelaporan warga yakni aplikasi Qlue.
Co-Founder dan Chief Technology Officer Qlue, Andre Hutagalung mengatakan senang dengan adanya aplikasi keluaran Pemprov ini.
"Kita senang sih, smart city itu harusnya memang elemennya banyak. Enggak bisa satu aplikasi aja, aneh jadinya kalau untuk satu semua," kata dia di Jakarta, Rabu 20 Maret 2019.
Dia menjelaskan kolaborasi untuk membangun smart city harus dibangun oleh semua elemen. Satu aplikasi untuk semua hal memang tidak bisa dilakukan.
Andre mengakui aplikasi Qlue bisa memenuhi pelaporan tertentu dan dalam hal lain tidak bisa dimanfaatkan. Untuk itu, hadirnya aplikasi lain bisa mengisi kekosongan yang tidak bisa dilakukan oleh aplikasi Qlue.
"Enggak karena kadang di daerah itu juga punya aplikasi pelaporan sendiri. Daerah-daerah itu berlomba untuk buat aplikasi laporan sendiri," ujar Andre.
Andre menjelaskan, aplikasi Qlue kini lebih matang. Salah satunya aplikasi ini bisa terhubung dengan pusat. Misalnya perbaikan jalan nasional akan dihubungkan pada dinas terkait di tingkat pemerintah pusat.
"Misalnya kayak konten negatif. Jadi nanti kita bukan hanya kerja sama dengan Pemda tapi juga pemerintah pusat," kata Andre.
Integrasi ke seluruh daerah juga dilakukan di aplikasi Qlue. Jadi tidak hanya warga daerah tertentu yang bisa melaporkan, namun juga masyarakat yang sedang berkunjung ke suatu wilayah bisa menggunakan Qlue.
Namun sayangnya, tindak lanjut pelaporan ini masih terbatas pada wilayah yang sudah bekerja sama dengan Qlue saja.
"Misalnya saya lagi ke Bali, saya lapor jadi laporan saya tinggal di sana. Orang Bali yang register bisa ngelapor di Jakarta, nanti yang tindak lanjut pemerintahnya," kata dia.
Sampai saat ini aplikasi Qlue telah digunakan di belasan wilayah level kota dan kabupaten. Platform ini hadir pada 2016 dan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. (kwo)
Pemprov Jakarta Bakal Kaji Wacana Kantin Sekolah Dipungut Pajak
DPRD Jakarta menilai kantin sekolah berpotensi menghasilkan pendapatan retribusi daerah.
