Revisi PP 82 Sudah di Setneg Lagi, Diklaim Akomodir Pelaku Industri
- Dok. VIVA/ Novina
VIVA – Draf Revisi PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sudah kembali ke meja Sekretaris Negara lagi. Kementerian Kominfo mengirimkannya pada 21 Januari 2019 lalu.
"Ditandatangani pak Menteri (Rudiantara) tanggal 21 (Januari 2019). Karena sudah sore kita kirimnya tanggal 22 (Januari 2019)," kata Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat, 1 Februari 2019.
Dia mengatakan dalam draf yang dikirim kembali itu sudah mengakomodir masukan dari sejumlah pihak. Salah satu yang disebutkan Semuel adalah dari Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia).
Ada dua pokok yang diusulkan Mastel, ujar Semuel. Pertama Pasal 5 mengenai siapa saja yang terdaftar transaksi sistem elektronik.
"Ada pasal 7 yang keberatan, Mastel diklasifikasikan tidak bisa terima. Karena diundang-undangnya ada yang wajib ditaruh di Indonesia itu hanya yang strategis masa," ujarnya.
Sebelumnya, Mastel mengaku disurati Setneg mengenai pengembalian draf Revisi PP 82 Tahun 2012 ke Kominfo. Setneg mengembalikannya pada 20 Desember 2018 lalu.
Kepala Bidang Infrastruktur Mastel, Nonot Harsono mengatakan bahwa dalam suratnya, Kementerian Kominfo harus berdiskusi dengan pelaku industri mengenai revisi aturan itu.
Mastel sendiri pernah juga dipanggil Setneg untuk berdiskusi, yakni setelah mereka berkirim surat yang berisi protes hasil revisi PP.
Nonot menuturkan pada 17 Januari 2019, pihaknya mengirim surat kepada Kementerian Kominfo. Isinya tentang detail keinginan Mastel untuk perubahan yang ada pada draf revisi. (dhi)
Praktisi Hukum Bongkar Daftar Kewenangan Bermasalah di RUU Kejaksaan
Sejumlah pakar dan praktisi hukum menyoroti daftar penambahan kewenangan yang bermasalah dalam Revisi UU Kejaksaan.
