Ingat, Hari Ini Terakhir Refund Kuota Bolt
- Instagram/@adit.decamera
VIVA – Proses pengembalian dana (refund) pelanggan Bolt pada Kamis, 31 Januari 2019 memasuki hari terakhir. Pengembaliannya bisa dilakukan dengan dua cara, yakni via online atau dengan datang langsung ke Bolt Zone yang tersebar di sejumlah lokasi di Indonesia.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu membeberkan sejumlah data yang sudah Bolt kembalikan ke konsumennya. Data tersebut terakhir didapatkan pada Senin, 28 Januari sekitar pukul 10:30 WIB.
"Untuk pengembalian yang dilakukan secara online sudah menjangkau 1.429 konsumen, dengan total Rp1,378 miliar. Sedangkan untuk konsumen yang datang langsung ke Bolt Zone sudah melayani 9.867 konsumen dengan total Rp8,6 miliar," katanya di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019.
Refund untuk pelanggan prepaid maupun postpaid dikembalikan dalam bentuk uang. Namun ada juga beberapa konsumen yang tidak melakukan pengembalian, alasannya karena saldo yang tersisa hanya dalam jumlah yang kecil, misalnya tersisa Rp5 ribu saja.
"Karena mungkin kemarin sudah dikasih waktu, jadi sebagian besar dari mereka sudah menggunakan sisa pulsanya. Seperti yang sudah tadi kami katakan, pulsanya tinggal sedikit, kemudian jadi malas mengembalikan. Itu kita maklumi," ujarnya.
Selain itu, terkait masalah pelanggan prepaid yang tidak bisa unlock modem, Ferdinandus mengatakan memang akhirnya ada beberapa perangkat yang tidak bisa lagi di-unlock karena umurnya yang sudah terlalu lama.
Namun intinya pemerintah senantiasa mengawal bagaimana perusahaan memenuhi hak konsumen. Ferdinandus juga mengatakan akan terus menunggu data keseluruhan dari Bolt hingga akhir dari proses refund.
Sedangkan untuk data pelanggan yang pindah ke Smartfren, ia mengaku belum mendapatkan data dari perusahaan. Mengenai hal ini Kominfo juga akan meminta data tersebut. (ann)
Dukung Kemerdekaan Palestina, DPR Minta Pemerintah Tolak Investasi Starlink
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H Ganinduto meminta pemerintah menolak keras investasi Starlink di Indonesia. Hal ini disampaikan karena adanya petisi kritik terhadap.
