BRTI akan Usulkan Satu NIK Maksimal 6 Kartu Prabayar
- ANTARA FOTO/R. Rekotomo
VIVA – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menegaskan kembali jika operator wajib taat dan tunduk pada seluruh aturan terkait registrasi prabayar yang telah dikeluarkan. Apalagi operator telekomunikasi sudah membuat surat pernyataan terkait hal itu.
Dikatakan Komisioner BRTI Agung Harsoyo, sejatinya semua operator sudah membuat surat pernyataan di depan Kabareskrim untuk taat dan tunduk pada regulasi registrasi prabayar. Bahkan mereka bersedia dituntut secara pidana jika ditemukan pelanggaran yang melibatkan mereka.
"Bareskrim akan menggunakan delik kejahatan korporasi jika nantinya ditemukan ada keterlibatan operator dalam proses registrasi prabayar, khususnya penyalahgunaan NIK," ujar Agung, di Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.
Agung juga mengatakan operator harus bertindak dalam kurun 24 jam untuk memblokir nomor prabayar yang diduga diregistrasi dengan cara yang tidak sesuai aturan. 24 jam itu terhitung sejak ada laporan masuk ke BRTI.
Melihat masih banyaknya praktik penjualan kartu perdana yang langsung aktif, BRTI akan mengusulkan kepada Menkominfo untuk merevisi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 mengenai registrasi prabayar.
Dalam revisi PM tersebut rencananya BRTI akan menetapkan 1 NIK maksimum hanya boleh diregistrasi maksimal 6 kartu prabayar secara mandiri. Sebelumnya, PM 14 Tahun 2017 yang saat ini berlaku, mewajibkan satu NIK melakukan registrasi mandiri maksium 3 nomor untuk masing-masing operator. Jika kebutuhannya lebih dari jumlah tersebut, maka registrasi bisa dilakukan di gerai operator.
Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), Ririek Adriansyah menyambut baik rencana ini. Saat dihubungi di tempat berbeda, dia mengatakan bahwa dalam jangka pendek, hal ini memang akan mempengaruhi pendapatan operator. Namun jangka panjang, industri akan menjadi lebih sehat.
“Ini wujud nyata negara melindungi warganya. Registrasi yang benar tak hanya membuat industri telekomunikasi menjadi sehat, tetapi juga menjaga kepentingan nasional. Dengan regisistrasi kartu prabayar yang benar, pihak keamanan akan mudah untuk mencari setiap pelaku kriminal," kata Ririek.
Pemerintah Resmi Bubarkan BRTI
Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengambil alih tugas dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
