Beda Penanganan Banjir antara Surabaya dan Medan
- VIVA/Putra Nasution
VIVA – Memasuki musim penghujan, ancaman banjir kerap mengintai sejumlah daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk melakukan mitigasi, seperti kota Surabaya, Jawa Timur dan Medan, Sumatera Utara.
Kelompok Penelitian Ekologi Manusia-Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, telah melakukan penelitian selama empat tahun di kedua kota tersebut. Ancaman banjir dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dan kegiatan ekonomi.
Salah satu anggota peneliti yang juga menjabat sebagai Peneliti Muda Ekologi Manusia, Luh Kitty Katherina, mengatakan bahwa Surabaya dan Medan terletak di wilayah pesisir yang merupakan daerah hilir aliran sungai besar yang bisa menyebabkan risiko banjir.
"Ada perubahan lingkungan akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya mitigasi telah dilakukan pemerintah kota tetapi belum menurunkan dampak yang ditimbulkan," kata Luh, saat acara temu media di Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018.
Ia mengatakan, saat ini kota Pahlawan, julukan Surabaya, fokus pada pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir, seperti perbaikan drainase, pembuatan tanggul, rumah pompa, dan waduk penyimpanan air.
"Penduduk di sana merasa terlindungi dengan apa yang dilakukan pemerintah. Mereka juga dilibatkan dalam upaya mitigasi bencana," paparnya.
Jika Surabaya dikatakan siap dari sisi pemerintah, kota Medan justru sebaliknya. Menurut Luh, penduduk di sana secara mandiri meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi banjir berdasarkan pengalaman bencana banjir selama bertahun-tahun.
Sedangkan, pemerintahnya masih sangat terbatas dalam melakukan risiko pengurangan bencana. Pemerintah di kota Melayu Deli itu lebih fokus pada penanganan pascabencana.
"Gambaran kedua kota tersebut memberi kita pelajaran bahwa mitigasi bencana tetap harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat," jelas dia. (ali)
KPU Jakarta: 572 TPS Berpotensi Rawan Banjir
KPU koordinasi dengan BPBD terkait ratusan TPS berpotensi rawan banjir tersebut.
