Punya 'Markas Perang' untuk Pilpres, Facebook dan Kominfo Satu Suara
- News Room Facebook
VIVA – Facebook Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika satu suara mengenai pemanfaatan Markas Perang Pemantau Pemilu atau Election Security War Room milik Facebook untuk pemilihan umum legislatif dan presiden serta wakil presiden pada 2019.
Communication Lead Facebook Indonesia, Putri Dewanti mengatakan, sehubungan dengan uji coba War Room di Amerika Serikat dan Brasil, maka pihaknya belum tahu apakah program ini akan ada di Indonesia atau tidak. "Belum tahu karena roll out-nya masih di luar dulu," kata dia di Jakarta, Senin, 22 Oktober 2018.
Menurutnya setiap roll out akan dilakukan di beberapa wilayah secara bergiliran, terkecuali untuk iklan politik. Putri menegaskan bahwa platformnya sudah langsung diluncurkan secara global. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara belum bisa memastikan apakah akan memanfaatkan War Room atau tidak milik Facebook.
"Saya belum tahu, karena belum bicara dengan Facebook mengenai implementasi War Room di Indonesia," ungkapnya. Saat ini, War Room sedang memantau pemilihan umum di Amerika Serikat dan Brasil. Ruang khusus ini berfungsi untuk memantau pengguna Facebook yang bertujuan untuk mengacaukan pemilu.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Yayasan Cinta Anak Bangsa, M Farhan menuturkan, melalui program Thinks Before You Share yang digelar tahun ini belum menyentuh isu politik secara spesifik. "Secara spesifik tidak ada politik. Tapi akan diberikan kemampuan bagaimana kita menghadapi berbagai macam isu," kata dia.
Farhan mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun ketiga digelarnya program hasil kerja sama antara Facebook bersama Yayasan Cinta Anak Bangsa atau YCBA. Program tersebut akan mengajak siswa bersama orangtua dan guru untuk melakukan literasi digital.
"Tahun ini mereka akan datang sekitar 150 sekolah dan ingin menjaring 21 ribu peserta. Program Think Before You Share akan hadir pada bulan November hingga akhir tahun ajaran 2018-2019," jelas Farhan.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
