Polemik Vaksin, Ada Oknum Manfaatkan untuk Bisnis dan Politik
- Pixabay/PhotoLizM
VIVA – Ada tiga aspek penting yang dinilai berkontribusi besar dalam ilmu kesehatan, yaitu air bersih, vaksin, dan sanitasi lingkungan. Vaksin menjadi salah satu hal yang diutamakan.
"Imunisasi manfaatnya bukan hanya per individu, tapi juga untuk kemaslahatan bersama. Kelompok antivaksin merasa pencegahan bukan menjadi suatu hal yang darurat," ujar Research and Development Bio Farma, Neni Nurainy dalam diskusi vaksin, Jakarta, Jumat, 21 September 2018.
Polemik halal haram vaksin MR sedang menjadi perdebatan panas di kalangan masyarakat. Vaksin tersebut memang tidak diproduksi oleh PT Bio Farma, satu-satunya perusahaan Indonesia yang memproduksi vaksin, namun masih diimpor dari India.
"Rubella sudah lama menjadi problem, namun di Indonesia belum menjadi prioritas, masih dalam tahap pengembangan. Kita adalah negara terakhir yang mengimplikasikan karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan," tuturnya.
Rubella menjadi tugas mereka berikutnya. Impor vaksin asal India tersebut tidak melalui proses yang asal-asalan. Mereka memilih yang sudah mendapat pengakuan WHO (World Health Organization). Tidak hanya itu, vaksin MR tersebut juga sudah teregistrasi di 140 negara.
"Di negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) tidak ada yang mempermasalahkan isu ini. Bagi mereka pencegahan itu penting. Tapi halalnya di Timur memang belum tentu sama dengan fatwa MUI," tuturnya.
Salah seorang dosen di UIN Syarif Hidayatullah, Musdah Mulia menyatakan, banyak oknum yang memanfaatkan suasana 'abu-abu' untuk bisnis dan politik.
"Vaksin tidak ada ayatnya dalam kitab suci Alquran. Bisa cari pesan moralnya untuk mendapat landasan dan membangun rujukan dalam beberapa hal," tuturnya.
Dengan vaksin, maka Anda sudah melindungi lima persen kelompok yang tidak bisa mendapat vaksin, di antaranya mereka yang menderita HIV AIDS, cacat lahir, penyakit jantung bawaan.
Demokrasi dalam Arus Globalisasi: Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan
The Economist menggambarkan situasi kegentingan demokrasi berlangsung secara sistemik di berbagai belahan dunia. Indonesia dikategorikan sebagai 'demokrasi yang cacat'.
