Internet Akan Terbelah Menjadi 2 'Mazhab'
- REUTERS/Charles Platiau
VIVA – Jagad internet akan terpecah menjadi dua 'mazhab' berbeda dalam satu dekade mendatang, dan China akan memimpin salah satunya. Hal itu dikatakan mantan CEO Google, Eric Schmidt.
Dilansir dari laman Daily Mail, mantan multi-miliarder berusia 63 tahun itu berpendapat, sensor dan kontrol pemerintah China terhadap akses online warganya, akan menjadi pesaing kultur ber-internet yang demokratis di Barat.
Ditegaskan Schmidt, masa depan akan diwarnai dua kubu berbeda dari world wide web pada tahun 2028. Yang satu dijalankan oleh China, dan yang lainnya oleh AS. Dua kubu tersebut memiliki suara yang jelas, yang menyebabkan fragmentasi massal di seluruh dunia.
"Saya pikir skenario yang paling mungkin sekarang bukanlah perpecahan, melainkan bifurkasi ke internet yang dipimpin China dan internet non-China yang dipimpin oleh Amerika," kata Schmidt.
Ia menambahkan, China memiliki kekayaan dan daya cipta yang fenomenal. Mereka mampu membangun banyak infrastruktur untuk menyediakan layanan mandiri bagi masyarakatnya.
Seperti diketahui, negeri Tirai Bambu itu telah mengambil sejumlah langkah dalam penerapan sensor terhadap ekspansi platform dari Barat, misalnya memblokir Facebook, WhatsApp, bahkan Google. Sebagai gantinya, mereka memiliki WeChat, Baidu.
"Saya pikir Anda akan melihat kepemimpinan yang fantastis dalam produk dan layanan dari China," kata Schmidt.
"Ada bahaya nyata bahwa bersama dengan produk dan layanan tersebut, muncul rezim kepemimpinan yang berbeda dari pemerintah, dengan sensor, kontrol, dan lainnya," ujarnya menambahkan.
Schmidt, mantan eksekutif Google, yang bekerja selama 17 tahun, dari tahun 2001 hingga 2017 itu, secara rutin berkomentar tentang masa depan teknologi dan ramalannya tentang bagaimana internet akan membentuk dunia.
Impor Ilegal Dituding Jadi Biang Kerok PHK Ratusan Ribu Buruh Tekstil, Wamenaker Buka Suara
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyoroti keluhan dari pihak Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI), soal PHK buruh karena impor ilegal.
