Soal Nada Dering 'Jokowi Saja', Kominfo Sebut Boleh-boleh Saja
VIVA – Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan informasi nada dering atau Ring Back Tone (RBT) bernuansa politik bisa saja memang ada.
Namun, nada dering pada layanan telekomunikasi tidak boleh melanggar ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler. Kominfo merilis kembali ketentuan nada dering tersebut untuk menjawab beredarnya foto RBT ‘Jokowi Saja’.
"Kemkominfo berpendapat bahwa hal itu dimungkinkan mengingat kerja sama antara operator seluler dengan penyedia konten adalah bersifat business to business, yang penting tidak melanggar larangan," kata Plt. Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu dalam keterangannya, Selasa, 18 September 2018.
Peraturan Menteri tersebut itu mengatur penyelenggaraan jasa penyediaan konten pada jaringan bergerak seluler atau operator seluler. Salah satu yang diatur adalah mengenai beberapa hal yang dilarang dalam menyediakan konten.
Operator dilarang menyajikan konten yang memuat pertentangan dengan Pancasila dan UUD, NKRI 1945, berpotensi menimbulkan konflik SARA, melanggar kesusilaan dan pornografi, perjudian, penghinaan, pemerasan, pencemaran nama baik, pelanggaran HAKI, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Aturan tersebut menyatakan nada panggil atau yang dikenal sebagai RBT itu bisa diganti dengan potongan lagu atau musik dan suara khas lain. Operator seluler dalam hal ini menyediakan RBT yang bekerja sama dengan penyedia musik.
Selain itu, Permen tersebut mengatur, penyedia konten harus memberikan informasi yang lengkap, benar, dan akurat mengenai konten yang mereka sajikan.
Sebelumnya tersebar di jaringan grup WhatsApp, foto RBT dengan lagu ‘Jokowi Saja’. Informasi itu memuat gambar Presiden Joko Widodo. Dalam foto yang beredar, lagu tersebut ciptaan dari Papa T.Bob.
Foto itu juga memuat empat operator yang melayani RBT itu, Telkomsel, Tri, XL, dan Indosat. Namun saat dikonfirmasi, Telkomsel membantah adanya program nada panggil ‘Jokowi Saja’ itu. (ase)
Pembangunan 1 Kota IKN Vs 40 Kota, Apa Rugi dan untungnya?
Pembangunan 1 Kota IKN Vs 40 Kota, Apa Rugi dan untungnya?
