1 NIK untuk Jutaan Nomor Bikin Kacau Proses Registrasi
- ANTARA FOTO/R. Rekotomo
VIVA – Penggunaan satu nomor induk kependudukan (NIK) untuk registrasi jutaan nomor di mata pengamat teknologi digital Heru Sutadi sebagai cara untuk kembali pada kebiasaan lama.
"Saya melihat ada kemungkinan kembali ke cara lama. Yaitu, dipakai berulang-ulang ketika orang beli sudah terdaftar. Memang, satu sisi, pengguna gampang. Enggak ribet. Sisi lain, itu merusak proses registrasi," kata dia, usai Musyawarah Nasional Mastel, di Jakarta, Kamis, 12 April 2018.
Menurutnya, mengembalikan cara lama beregistrasi agar saat konsumen membeli nomor ponsel itu sudah siap pakai. Sebelum proses registrasi banyak outlet yang menawarkan nomor prabayar baru dengan paket data.
Mayoritas nomor ini digunakan untuk satu kali pakai. "Karena registrasi dibutuhkan maka nomor-nomor ini sudah dalam keadaan aktif dan teregistrasi. Pengguna tinggal langsung pakai saja," ungkapnya.
Heru mendorong agar segera dilakukan penyelidikan pada semua lini. Mulai dari outlet, gerai hingga operator. Sebab, jumlahnya yang mencapai jutaan itu hanya bisa dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis oleh pihak tertentu.
"Banyak cara dan alasan kenapa semua pihak bisa melakukannya. Perlu diselidiki lagi apa benar di gerai, atau, tidak tertutup kemungkinan dilakukan secara rapi oleh operator. Karena ada korelasi jumlah pengguna dengan valuasi perusahaan," ujar Heru.
Ia lalu membandingkan, perusahaan telekomunikasi yang memiliki 150 juta pengguna dengan yang hanya memiliki 10 juta pengguna, tentu berbeda pelayanannya.
Heru juga meminta pemerintah agar tidak membatasi nomor yang bisa diregistrasi pada gerai, Karena, hal itu tidaklah menyelesaikan masalah.
"Takutnya, ujung-ujungnya menggelembungkan jumlah pengguna, dan akhirnya kembali ke kebiasaan lama," terangnya.
Google akhirnya memperkenalkan tiga fitur baru dalam Google Maps. Sudah tahu cara kerjanya? Ini tips dan triknya.
OTT Asing Melawan, Kirim Surat ke Sejumlah Menteri
OTT asing seperti Facebook, Google, Netflix dan Apple, menyatakan keberatan atas rencana Indonesia mengatur bisnis mereka.
