BPPT Beberkan Kunci Teknologi agar Indonesia Mandiri
- Twitter/@BPPT_RI
VIVA.co.id – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, telah selesai menggelar acara Kongres Teknologi Nasional 2017 yang berlangsung di kantor BPPT, 17-19 Juli 2017, Jakarta Pusat. Agenda KTN ada tiga fokus yang dibahas soal bidang teknologi informasi dan komunikasi, teknologi transportasi dan teknologi kesehatan.
Ketua BPPT, Unggul Priyanto menyampaikan hasil rumusan KTN. Pertama, rekomendasi bidang teknologi kesehatan yang merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Badan itu menilai perlu adanya penguatan industri farmasi dan alat kesehatan nasional yang integratif dan mampu mewujudkan kemandirian obat serta alat kesehatan nasional.
"Saya ingin menggarisbawahi bahwa teknologi merupakan faktor yang sangat penting, untuk mendukung penguatan dan percepatan kemandirian dan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan," kata Unggul di kantor BPPT, Jakarta Pusat, Rabu 19 Juli 2017.
Poin yang dihasilkan komisi teknologi kesehatan di antaranya, industri farmasi dan alat kesehatan nasional sudah saatnya bertransformasi menuju industri yang mengedepankan riset dan inovasi teknologi.
Kemudian, industri bahan baku obat dan alat kesehatan yang sangat penting untuk dikembangkan dalam memperkuat struktur farmasi dan alat kesehatan nasional. "Soal infrastruktur riset dan inovasi serta dukungan kebijakan dan regulasi operasional," katanya.
Selanjutnya, rekomendasi bidang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu, penguatan peran penting dan tugas pokok dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk koordinasi dan harmonisasi solusi keamanan siber. "Mengembangkan inovasi teknologi keamanan siber sebagai salah satu pondasi yang perlu dibangun di era pentingnya masalah keamanan informasi dalam menjaga kedaulatan negara," kata Unggul.
Sektor TIK juga penting untuk menyokong transportasi. Keberadaan teknologi informasi dinilai meningkatkan keamanan, dan kualitas kenyamanan pengguna.
Logistik dan kereta api
Kemudian, kata Unggul, rekomendasi bidang transportasi menghasilkan tiga poin yaitu, kebijakan konektivitas dan logistik nasional, kebijakan pengembangan dan inovasi teknologi perkeretaapian dan transportasi perkotaan.
Menurutnya, kebijakan konektivitas dan logistik nasional mencangkup pengalihan beban transportasi darat ke transportasi laut dengan target menjadi 20 persen pada 2030. "Begitu pula transportasi jalan ke kereta api dengan target menjadi 11 hingga 13 persen untuk angkutan penumpang dan 14 sampai 17 persen untuk angkutan barang tahun 2030," katanya.
Unggul mengatakan, untuk kebijakan pengembangan perkeretaapian mendorong agar peningkatan kapasitas dan kecepatan kereta api Jakarta-Surabaya sebagai angkutan barang untuk mengurangi beban jalan raya.
Selanjutnya, soal kebijakan transportasi perkotaan ditujukan untuk menata dan mengatasi kemacetan lalu lintas di perkotaan dengan meningkatkan angkutan umum pada 2025 sebesar 30 persen. "Termasuk penerapan teknologi Intelligent Transportasi System (ITS) untuk manajemen lalu lintas dalam mengurangi kepadatan lalu lintas," katanya.
Selain itu, kata dia, untuk mengurangi emisi gas buang di perkotaan, dengan dilakukan pengembangan teknologi kendaraan hemat energi dan ramah lingkungan berbasis bahan bakar diesel ramah lingkungan, green gasoline, hybrid, listrik dan teknologi gas dan biofuel. (mus)
