Ada Perguruan Tinggi Nakal? Laporkan di Sini
- Vivanews/AgusTH
VIVAnews - Menteri Riset, Teknologi dan Dikti (Menristek Dikti) M Nasir melakukan sidak ke Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) III di Cawang, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Januari 2015.
Dalam blusukannya tersebut, ia mewanti-wanti kepada pegawai Kopertis III untuk segera menindak perguruan tinggi 'nakal'. Bila terbukti, ia memerintahkan agar perguruan tinggi tersebut diinformasikan secara luas kepada masyarakat.
"Namanya diumumkan di-banner atau dimana saja, biar masyarakat tahu, sehingga mereka tidak salah pilih perguruan tinggi," kata Nasir.
Ia menambahkan perguruan tinggi yang dimaksud 'nakal' misalnya perguruan tinggi yang berbohong saat pelaporan tingkat kelulusan mahasiswanya. Saat faktanya yang lulus sedikit, namun yang dilaporkan malah sangat tinggi. Perguruan tinggi nakal, lanjut Nasir, juga disematkan pada perguruan tinggi yang acapkali menyediakan jasa ijazah palsu.
"Semua kecurangan akan kami tindak. Transparansi itu menjadi penting," tegas dia apabila ada kampus yang membandel.
Selain itu, antisipasi dalam maraknya perguruan tinggi nakal tersebut, dituliskan pada website forlap.dikti.go.id.
"Jangan sampai masyarakat teracuni, mereka generasi bangsa, jadi perlu kita jaga," kata dia.
Lowongan Eselon I
Kepada wartawan, Nasir juga mengumumkan Keppres soal nomenklatur kementeriannya sudah ada. Saat ini, dari semalam (kemarin) hingga hari ini ia terus memantau pengeluaran Keppres tersebut.
"Nomenklatur sudah selesai. Saat ini kita sedang open recruitment untuk pejabat eselon 1," ungkap dia kepada VIVAnews hari ini.
Sebagaimana diketahui, Kemenristek Dikti merupakan kementerian baru dari penggabungan dua satuan yaitu Ditjen Perguruan Tinggi (Ditjen Dikti) yang sebelumnya dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
"(Untuk jabatan eselon 1) silahkan mendaftar. Saya akan seleksi untuk jabatan itu," lanjut dia.
Namun, saat disinggung apakah jabatan tersebut akan dilelang oleh dirinya, Nasir menjelaskan hal itu sukar untuk dilakukan, sebab dikhawatirkan akan transaksional. "Kalau lelang jabatan, nanti ada yang nawar lagi," ungkap Nasir.
Diakuinya, sejak dilantik sebagai menteri dibawah Kabinet Kerja era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nasir sempat kesulitan dengan penggabungan dua unsur tersebut, Proses adaptasi dua unsur itupun berlangsung dari November dan Desember. Untungnya, awal tahun ini problem itu sudah selesai. "Bulan ini kita sudah jalan kok," imbuhnya.
