Gagal Bayar, Indonesia Bisa Kehilangan Slot Satelit

VIVA – Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara saat ini fokus mempertahankan slot untuk orbit satelit yang dimiliki Indonesia. Ini dilakukan sebagai langkah antisipasi, jika Kementerian Pertahanan tak melanjutkan kerja sama dengan Avanti.

"Kami antisipasi. Kalau tidak diteruskan Pertahanan, kami harus alokasikan slotnya. Kami cari cara mempertahankan orbit slot, cuma ada delapan di dunia," ujarnya di Jakarta, Jumat 15 Juni 2018. 

Ia menambahkan, pengadaan satelit bukan berasal dari Kominfo, namun dari Kementerian Pertahanan. Termasuk soal penyewaan dengan pihak Avanti.

"Tanya Kemenhan saja, yang deal (dengan Avanti) Kemenhan," tuturnya.

Pemerintah Indonesia diketahui harus membayar denda pada operator satelit Inggris, Avanti. Denda tersebut sebesar US$20 juta atau sekitar Rp277 miliar, akibat pemerintah lalai membayar uang  sewa satelit dari Avanti. 

Kemenhan telah meminjam satelit itu pada November 2016 lalu. Hal itu dilakukan untuk pencegahan hilangnya hak spektrum  slot orbit 123 derajat timur.

Sebelum digunakan Kemenhan, slot itu digunakan oleh satelit Indonesia, Garuda 1 yang telah mengorbit selama 15 tahun.

Masalah akhirnya muncul, sejak Indonesia tak membayar sewa ke Avanti. Setelah lama menunggu, akhirnya pada Agustus 2017 Avanti menggugat pemerintah ke arbitrase. 

Sejak Mei lalu, Kemenhan tak membayar ke Avanti. Alasannya, karena tidak memiliki anggaran. 

Pengadilan sendiri akhirnya memutuskan Indonesia berutang Rp277 miliar, dan harus dibayar hingga 31 Juli 2018 mendatang.

Halaman Selanjutnya

Sebelum digunakan Kemenhan, slot itu digunakan oleh satelit Indonesia, Garuda 1 yang telah mengorbit selama 15 tahun.