Kompetisi Tim Transisi Dituding Sebagai Upaya Adu Domba

Persipura Jayapura saat menghadapi Bali United Pusam
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Roy Ratumakin/ss/ama/15
VIVA.co.id
- Tim Transisi Kemenpora berinisiatif untuk menggelar kompetisi. Mereka rencananya akan membuka pendaftaran guna menjaring anggota mulai April hingga Juni 2016 mendatang.


Dalam paparan yang dijelaskan oleh salah satu anggota Tim Transisi, Cheppy Wartono, nantinya kompetisi ini akan diikuti 40 peserta. Kemudian akan dibagi menjadi 2 wilayah.


10 klub terbaik dari masing-masing wilayah nantinya akan diambil menjadi penghuni kasta tertinggi. Dan sebagai imbalan mau bergabung dengan Tim Transisi, setiap klub dijanjikan mendapatkan suntikan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
BOPI Dikhawatirkan Berpotensi 'Acak-acak' ISC


(Baca juga: Begini Format Kompetisi Baru Buatan Tim Transisi Kemenpora)
PSSI Kritik Klaim Tim Transisi Sebagai 'PSSI Baru'


Trofeo Persija Dipermasalahkan Tim Transisi
Inisiatif ini ternyata mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, salah satunya dari klub Indonesia Super League (ISL), Persipura. Manajemen klub berjuluk Mutiara Hitam menilai, upaya Tim Transisi membentuk kompetisi hanya untuk mengadu domba.


"Tindakan menunjukkan kualitas dan kapasitas, apa yang mereka lakukan ini kan justru sedang berusaha merusak, mengadu domba dan memecah belah, itulah kualitas dan kapasitas mereka," tegas Media Officer Persipura, Bento Madubun, kepada
VIVA.co.id
, Jumat 11 Maret 2016.


Lebih jauh, Bento menilai apa yang sudah dilakukan oleh Tim Transisi sejauh ini sangat jauh dari semangat membangun sepakbola. Dia memberikan contoh bagaimana jalannya Piala Kemerdekaan lalu.



Saat itu, PSMS Medan sebagai juara butuh waktu lama untuk mendapatkan uang hadiah yang sudah menjadi hak mereka. Bahkan ketika itu, manajemen PSMS sampai mengancam akan menuntut Tim Transisi jika tak menepati janji.


"Mereka berusaha koar ke seluruh indonesia bahwa mereka mau melakukan tata kelola sepakbola nasional tapi yang terjadi kan malah mereka justru sedang merusak tata kelola itu sendiri," ujar Bento. (ren)


Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya