Pengamat Dukung Lanjutkan Transformasi Sepakbola Usai Indonesia Disanksi FIFA
- AFP
VIVA Bola – FIFA menjatuhkan sanksi yang relatif ringan dan bersifat administrasi berupa pembatasan dana subsidi FIFA Forward seiring pencabutan mandat Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
Meski demikian, para pengamat sepakbola menilai pemerintah harus terus menjadi bagian dan berjalan beriringan dalam melakukan transformasi sepak bola nasional.
“Jangan biarkan PSSI sendirian. Transformasi sepak bola Indonesia adalah komitmen bersama yang harus dilaksanakan. Indonesia negara besar di dunia sepak bola internasional. Kita belum bisa berprestasi, namun FIFA melihat potensi yang dimiliki Indonesia," kata Kusnaeni.
"Kita punya massa sepak bola fanatis yang berlimpah, mungkin yang terbaik di Asia. Sepak bola Eropa adalah masa kini, sementara masa depan ada di Asia dan Afrika. FIFA mencermati hal ini, jangan kecewakan mereka,” ungkapnya.
Transformasi sepak bola Indonesia harus dijalankan dengan serius, mengingat FIFA akan melakukan pengawasan. Perbaikan harus dilakukan di berbagai lini.
Tidak hanya mencakup infratruktur atau tata kelola kompetisi domestik tapi juga pembinaan usia dini yang selama ini tak terurus dengan baik.
“PSSI harus bekerja keras dan mendapat dukungan penuh,” kata pengamat sepak bola lainnya, Kesit Budi Handoyo.
Ia secara tegas menyebut kegagalan Indonesia murni kesalahan pemerintah.
“Ketidakmampuan pemerintah mengendalikan masalah berefek buruk ke PSSI. Beruntung kita masih selamat. “Harus ada perubahan besar-besaran ke depannya,” katanya.
Hal krusial yang penting dilakukan ke depannya memperjelas legal standing berkaitan dunia sepak bola Tanah Air dan cabang olahraga lainnya.
“PSSI harus duduk satu meja dengan organisasi olahraga lainnya untuk membahas hal ini bareng pemerintah. Kita mau di posisi apa, bersaing secara regional atau puas dengan kondisi saat ini," kata Kusnaeni.
"Maksudnya, kalau kita mau menggelar hajatan besar olahraga internasional, posisi politiknya harus tegas. Jangan lagi kejadian seperti Piala Dunia U-20. Kasihan PSSI, sudah capek-capek bidding dan akhirnya berhasil, namun akhirnya gagal jadi tuan rumah karena penolakan berbagai elemen terhadap Israel. Mereka harus dibentengi menghadapi kasus-kasus ini ke depannya,” ujar Kusnaini.
Sementara itu, Akmal Marhali mengatakan, pemerintah jangan main-main lagi ke depan, pemerintah harus bisa meredam gejolak, memisahkan politik dan sepak bola.
"Jangan sampai terjadi lagi PDIP alias Piala Dunia Isinya Politik. Apa yang terjadi kemarin, berkaitan dengan Piala Dunia U-20 memalukan. Beruntung lewat lobi-lobi yang ciamik," kata Akmal.
"Akhirnya FIFA tidak menghukum Indonesia dengan berat, cuma ke depan kejadian lagi sulit buat kita berkelit. Pemerintah harus berkomitmen terhadap sepak bola, tidak dimasuki intervensi politik,” timpal Akmal Marhali.
Seiring Indonesia yang terbebas dari sanksi ban, para pengamat berharap PSSI bisa dapat kesempatan menghelat Piala Dunia U-17. FIFA baru saja membatalkan pelaksanaan event tersebut di Peru, karena ketidaksiapan pemerintah mereka.
“Piala Dunia U-17 momentum bagus buat Indonesia. PSSI dan pemerintah bisa memulihkan nama baik. Sejatinya kita siap menggelarnya," ucap Kusnaeni.
"Jika FIFA benar-benar kemudian mempercayai kita jadi tuan rumah Piala Dunia U-17, mohon dengan sangat agar kepercayaan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai kita terpeleset untuk kedua kalinya,” jelasnya.
