TGIPF : Jika Pengurus PSSI Tidak Mundur Berarti Tidak Bermoral
- VIVA / Robbi Yanto
VIVA Bola – Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD mengeluarkan sejumlah rekomendasi buntut Tragedi Kanjuruhan. Salah satunya sebagai pertanggungjawaban moral Ketua PSSI Mochamad Iriawan beserta jajaran Komite Eksekutif (Exco) sebaiknya mundur.
Sebab, dalam Tragedi Kanjuruhan PSSI merupakan otoritas terkait pengelola sepakbola Tanah Air. Tragedi ini membuat 135 Aremania dan Aremanita meninggal dunia. Sekitar 600 lebih mengalami luka-luka.
Dibalik Tragedi itu, PSSI mencoba membela diri bahwa pengunduran diri pengurus harus melalui Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai statuta mereka. Sehingga meski korban jiwa mencapai ratusan belum ada gelagat mereka untuk mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"Rekomendasi itu ditujukkan untuk orang-orang bermoral, disampaikan sebagai bangsa yang bermoral. Tetapi, secara tidak langsung pengurus PSSI yang diminta mundur, tapi tidak mengundurkan diri, berarti tidak bermoral," kata salah satu anggota TGIPF Akmal Marhali, Kamis, 27 Oktober 2022.
Anggota TGIPF, Akmal Marhali.
- VIVA/Zulfikar Husein
Menurut Akmal, tugas TGIPF sudah selesai dengan memberikan seluruh laporan ke Presiden Joko Widodo. Saat ini yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga untuk meminta PSSI menjalankan sejumlah rekomendasi yang diberikan oleh TGIPF.
"Menpora sebagai kepanjangan tangan pemerintah harus memerintahkan PSSI agar menjalankan rekomendasi TGIPF. Artinya kalau seperti ini, Kemenpora juga tak bertaji, yang lain menjalankan, tapi tidak bisa menegakkan rekomendasi ini untuk dijalankan PSSI," ujar Akmal.
Akmal mengatakan, bahwa sampai saat ini PSSI merasa tidak berdosa atas tragedi paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia ini. Sebab, hingga 26 hari pasca Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu belum ada satupun pejabat PSSI yang menyampaikan pertanggungjawabnya.
"Ini 135 nyawa yang meninggal di Stadion Kanjuruhan dan ini amat sangat memprihatinkan. Tidak ada satupun yang mau bicara angkat muka untuk kemudian menyampaikan bahwa saya bertanggungjawab atas kasus ini," tutur Akmal.
Akmal juga menuturkan, bahwa dalam momen pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino beberapa waktu lalu tidak ada pembahasan rekomendasi TGIPF. Sebab TGIPF bekerja untuk negara bukan untuk FIFA.
"Pak Jokowi tidak mau memasukan hasil temuan saat ketemu FIFA, karena TGIPF bekerja untuk negara bukan FIFA," kata Akmal.
