TGIPF Rekomendasikan PSSI Gelar KLB, Bos Madura United Tidak Setuju
- Twitter/@achsanul_q
VIVA – Bos Madura United, Achsanul Qosasi, tidak setuju dengan rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang mendesak PSSI bersih-bersih kepengurusan lewat Kongres Luar Biasa (KLB).
Menurut Achsanul Qosasi, mempercepat KLB PSSI yang semestinya berlangsung pada 2023 mendatang malah akan memunculkan permusuhan dan merugikan pecinta sepakbola Indonesia.
Bos Madura United, Achsanul Qosasi saksikan Timnas Indonesia di SEA Games
- Dok. Pribadi
"Saya sebagai penggemar sepakbola tidak setuju KLB, karena akan merancang permusuhan dan ini tidak baik bagi sesama penggemar sepakbola," ujar Achsanul dalam rilisnya.
Achsanul sebelumnya cukup gencar mendesak ketua umum PSSI, Mochamad Iriawan, untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas tragedi Kanjuruhan.
Namun, dia juga bakal menerima jika Iriawan alias Iwan Bule tidak mundur dari jabatannya sebagai ketua umum PSSI. Dia hanya berharap PSSI bisa belajar dan berbenah dari tragedi Kanjuruhan, yang merupakan salah satu insiden paling mengerikan dalam dunia sepakbola.
"Jika imbauan mundur tak bisa dilakukan (karena dianggap tak bertanggung jawab, ya sudah, lanjut saja," ucap Achsanul Qosasi.
"Menurut saya sikap pengurus PSSI itu harus kita hormati, karena itu adalah pilihan. Keberhasilan mendatangkan Presiden FIFA itu adalah luar biasa. Tinggal PSSI harus memanfaatkan agenda yang pas," sambungnya.
Sepakbola Indonesia saat ini sedangan menjadi sorotan. Itu lantaran tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur yang menewaskan lebih kurang 133 orang pada 1 Oktober lalu.
Banyak pihak yang meminta adanya perubahan struktur kepengurusan PSSI sebagai bentuk tanggung jawab moral. Makanya, KLB didesak segera dilakukan.
Salah satu pihak yang mendesak KLB adalah rekomendasi TGIPF dalam laporannya kepada presiden Joko Widodo.
Namun, PSSI mengisyaratkan menolak rekomedasi itu dengan menyebut apa yang disampaikan TGIPF bukan hal mutlak dan hanya anggota PSSI yang berhak menuntut KLB.
Anggota Exco PSSI, Ahmad Riyadh
- VIVA / RobBi Yanto
"Yang berhak meminta KLB itu anggota PSSI, para 'voter'. Pemerintah tidak bisa mencampuri hal itu," kata anggota komite eksekutif PSSI, Ahmad Riyadh di Stadion Madya, beberapa waktu lalu.
"Menpora sempat menyampaikan sesuatu tentang itu. Presiden juga bersikap jelas. Urusan PSSI diserahkan kepada mekanisme PSSI," sambungnya.
