Mantan Kapten Timnas Jerman Berencana Boikot Piala Dunia 2022

Pemain Jerman rayakan gol Philipp Lahm.
Sumber :

VIVA Bola – Mantan kapten Timnas Jerman, Philipp Lahm, berencana memboikot Piala Dunia 2022. Hal itu karena dia menilai, Qatar telah melakukan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Optimis, Erick Thohir Targetkan Timnas Indonesia Tembus Ranking 50 FIFA

Negara Teluk itu secara kontroversial ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 pada tahun 2010, dan pertandingan pembukaannya hanya sekitar tiga bulan lagi dari sekarang.

Trofi Piala Dunia

Photo :
  • FIFA
Eliano Ungkap Tijjani Reijnders Ingin Timnas Indonesia Hadapi Belanda di Piala Dunia 2026

Lahm adalah kapten Timnas Jerman ketika mereka memenangkan Piala Dunia di Brasil pada 2014 dan kini dia bekerja sebagai direktur turnamen Federasi Sepakbola Jerman untuk EURO 2024 yang akan diselenggarakan di tanah kelahirannya.

Namun, sosok berusia 38 tahun itu mengatakan, dirinya telah mengambil keputusan secara pribadi bahwa dia tidak akan berangkat ke Qatar untuk menyaksikan Piala Dunia.

Kemanusiaan Lebih Penting dari Sepakbola: Timnas Indonesia, Sudan, Mesir Tolak Israel dan Korbankan Piala Dunia

"Saya bukan bagian dari delegasi dan saya tidak tertarik terbang ke sana sebagai penggemar. Saya lebih suka mengikuti turnamen dari rumah," kata Lahm kepada Kicker.

Lahm bukan orang pertama yang mempertanyakan mengapa jatah tuan rumah Piala Dunia 2022 diberikan kepada Qatar, karena proses pemungutan suara yang memicu skandal korupsi terbesar dalam sejarah FIFA.

Qatar sebelumnya tidak pernah lolos ke Piala Dunia dan berada di peringkat 113 dunia ketika diberikan hak menjadi tuan rumah turnamen tersebut, yang terpaksa harus dipindahkan ke musim dingin waktu penyelenggaraannya karena suhu ekstrem di negara tersebut saat musim panas.

Kapten Bayern Munich, Philipp Lahm

Photo :
  • Zimbio

"Hak asasi manusia harus memainkan peran terbesar dalam pemberian tuan rumah turnamen. Jika suatu negara dianugerahi kontrak yang merupakan salah satu yang berkinerja terburuk dalam hal ini, Anda mulai memikirkan kriteria yang digunakan untuk membuat keputusan," ujar Lahm.

"Ini seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan. Hak asasi manusia, keberlanjutan, ukuran negara ... tidak ada yang tampak dalam memainkan peran," tegasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya