Agum Gumelar Bantah Pernyataan Menpora Soal KLB
- VIVA.co.id/Hendra Saputra
VIVA.co.id – Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI, Agum Gumelar membantah keras pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi soal Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Menurutnya, pernyataan Imam yang menyatakan FIFA mendesak PSSI untuk segera melakukan KLB sangat keliru.
Agum pada Senin pekan lalu bersama dengan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Erick Thohir bertemu Presiden FIFA, Gianni Infantino di Zurich, Swiss. Dalam pertemuan tersebut, dikatakan Agum justru pemerintah yang didesak untuk segera mencabut Surat Keputusan (SK) Menpora Nomor 01307 terkait sanksi administratif kepada PSSI.
"Dari pertemuan ini dihasilkan suatu keputusan FIFA berupa surat balasan kepada Mensesneg, karena yang dibahas ialah materi surat dari Mensesneg. Inti dari surat itu adalah menjelaskan secara tegas bahwa yang menyebabkan FIFA memberikan sanksi kepada PSSI karena adanya SK dari pemerintah, dalam hal ini Menpora yang membekukan PSSI," kata Agum kepada wartawan saat ditemui di kediamannya, Jakarta pada Senin 2 Mei 2016.
"Di sini (surat) sangat ditekankan oleh FIFA, dan ingin mengingatkan kepada pemerintah, bahwa karena yang menyebabkan suspension FIFA itu adalah SK pemerintah, maka suspension kepada Indonesia hanya akan dicabut apabila pembekuan dicabut. Itu penekanannya," lanjutnya.
Lebih jauh, dituturkan Agum, FIFA menyoroti ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menggugurkan keabsahan SK Menpora Nomor 01307. Jika nantinya pemerintah tak lagi menjatuhkan sanksi administratif kepada PSSI, barulah FIFA akan membahas soal pencabutan sanksi kepada Indonesia di badan terkait dalam organisasinya.
"FIFA menyampaikan bahwa dalam hal bahwa tanggal 7 Maret 2016 Mahkamah Agung Indonesia telah memutuskan untuk tidak mengakui SK pembekuan yang tidal valid. Berdasarkan pertimbangan ini, kami (FIFA) akan meminta kepada Anda untuk membuat konfirmasi tertulis bahwa keputusan tersebut benar-benar diangkat dan tidak lagi diimplementasikan," ucap Agum.
Pernyataan mantan Menteri Perhubungan tersebut sekaligus membantah apa yang disampaikan oleh Imam pada Rabu 27 April 2016. Ketika itu Imam menyampaikan informasi sementara yang diterimanya dari wakil pemerintah yang bertemu dengan FIFA jika KLB PSSI diminta untuk disegerakan.