Pemerintah Belum Mau Hadiri Undangan Komite Ad Hoc

Sabtu, 13 Februari 2016 - 05:00 WIB
Oleh :
Ketua Komite Ad Hoc, Agum Gumelar bersama Menpora Imam Nahrawi
Ketua Komite Ad Hoc, Agum Gumelar bersama Menpora Imam Nahrawi
Sumber :
  • VIVA.co.id/Satria Permana
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Komite Ad Hoc telah mengundang pihak pemerintah untuk hadir dalam rapat pada Senin 15 Februari 2016 mendatang. Sayangnya, mereka memastikan tak akan datang dalam rapat tersebut.


Diketahui, Ketua Komite Ad Hoc, Agum Gumelar, berharap perwakilan pemerintah lewat Kemenpora bisa datang di rapat tersebut. Rapat pada Senin pekan depan dianggap sangat penting karena hasilnya bakal dilaporkan kepada Komite Eksekutif (Exco) FIFA di kantor AFC, Kuala Lumpur.


Agum juga berniat memberikan laporan mengenai penyusunan
Baca Juga :
Satu Suara dengan Jokowi, Kemenpora Pastikan ISC Tak Mundur
road map perbaikan tata kelola versi Komite Ad Hoc di rapat tersebut. "Kami belum bisa hadir di rapat tersebut," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, di kantornya Jumat kemarin, 12 Februari 2016.
Baca Juga :
Sepakbola di Asian Games 2018, Dipertandingkan atau Tidak?


Baca Juga :
Pemerintah Belum Dapat Dana Tambahan untuk Rio Haryanto
Hingga sekarang, disebutkan Gatot, pihaknya belum mendapatkan instruksi dari Presiden Joko Widodo mengenai langkah selanjutnya soal penyelesaian polemik sepakbola nasional.


Bagaimana mau mendapatkan instruksi. Hasil pertemuan dengan Agum pada Rabu 10 Januari 2016 lalu belum dibicarakan juga kepada Jokowi.


"Pak Presiden juga harus kunjungan ke luar negeri selama 5 hari. Dan memang, saat rapat kabinet banyak yang dibahas. Jadi belum dilaporkan," terang Gatot.


Rapat Komite Ad Hoc selama ini memang selalu terkendala dengan tidak lengkapnya anggota yang hadir. Selain pemerintah, wakil APPI juga kerap absen.


APPI telah menyatakan sikap baru mau hadir jika pihak pemerintah masuk ke Komite Ad Hoc. Jadi, kehadiran pihak pemerintah di Komite Ad Hoc memang krusial.

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Bagaimana mau mendapatkan instruksi. Hasil pertemuan dengan Agum pada Rabu 10 Januari 2016 lalu belum dibicarakan juga kepada Jokowi.
Halaman Selanjutnya