Sri Mulyani: Ganti Menteri Tak Jamin Reformasi Pajak Sukses

Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sumber :
  • ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

VIVA.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, upaya reformasi sistem perpajakan yang saat ini digenjot pemerintah tak semudah membalikkan telapak tangan. Lalu apa yang menjadi masukan dari Sri Mulyani mengenai hal ini?

Pendapatan Negara Turun 7,1 Persen di-Mei, Sri Mulyani: Kita Monitor dan Waspadai

Menurutnya, konsistensi tetap diperlukan untuk mewujudkan rencana tersebut. Hal itu dikemukakan Sri Mulyani di depan delegasi Dana Moneter Internasional di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu 12 Juli 2017.

“Meilhat bahwa reformasi administrasi sangat penting, bukan berarti hal itu mudah dilakukan,” kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani Indrawati.

Menkeu Sebut Jumlah Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp 180,9 Triliun

Menurut Ani, upaya reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah turut mempertaruhkan berbagai aspek penting. Salah satunya, kemampuan bendahara negara dalam mengelola kas keuangan, agar mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menilai, konsistensi kebijakan yang ditelurkan pemerintah akan menentukan tingkat kredibilitas di mata masyarakat. Sebab, apa yang dilakukan pemerintah saat ini ujung-ujungnya murni untuk meningkatkan kesejahteraan.

Di Amerika Serikat, Sri Mulyani Bertemu CEO MCC Bahas Transportasi Publik di RI

“Apakah perubahan ini harus dipertahankan? Atau kita tunggu saja sampai menterinya diganti, dan kita punya menteri baru? Atau tunggu saja masyarakat sampaikan kemauan mereka, dan kita kembali ke cara lama dalam menjalankan proses bisnis?” kata Ani.

Reformasi perpajakan, ditegaskan Ani, tidak hanya diperuntukkan bagi wajib pajak, melainkan juga kepada seluruh fiskus otoritas pajak. Maka dari itu, nilai-nilai kredibilitas yang selama ini ditekankan kepada seluruh aparat Kemenkeu bisa diimplementasikan dengan baik.

“Sikap, pemikiran, dan tanggung jawab mereka harus menunjukkan kualitas dan kapasitas pemerintah. Ini kita sebut sebagai kredibilitas,” katanya.

Polri Gandeng BSSN Usut Dugaan Bocornya 6 Juta Data NPWP

Korps Bhayangkara menyelidiki dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bakal dilibatkan karena dinilai penting guna mempe

img_title
VIVA.co.id
24 September 2024