Menteri Bambang Ingin Danau Dikelola untuk Topang Ekonomi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
Sumber :
  • raudhatul zannah/viva

VIVA.co.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mencatat, Indonesia memiliki 840 danau dengan total luas mencapai 7.103 kilometer persegi.

Bank Mandiri Tingkatkan Kontribusi ke Target SDGs Lewat Program Kesehatan TJSL

Danau tidak hanya berfungsi sebagai penyedia sumber air (baku) maupun untuk pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi lainnya, namun memiliki potensi tinggi untuk menyokong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata.

Menurut Menteri PPN/Bappenas, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, saat ini pemanfaatan danau di Indonesia semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk serta perkembangan kegiatan ekonomi.

TPN: Mahfud MD Bakal Tegakkan Supremasi Hukum demi Pembangunan Berkelanjutan

"Kami mendorong pengelolaan danau secara terintegrasi dan berkelanjutan. Berlimpahnya danau yang kita miliki harus diselamatkan karena sangat mendesak untuk ditangani," kata dia, dalam keterangan resminya, Kamis, 11 Mei 2017.

Mantan Menteri Keuangan ini menuturkan, multiguna ekosistem danau dalam menopang kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya memerlukan sistem pengelolaan yang memenuhi kaidah atau regulasi yang benar.

Mahfud Tanya soal Jokowi Impor Pangan, Gibran Jawab karena Ada El Nino

"Tata ruang, regulasi dan kelembagaan yang jelas, serta kelestarian fungsi ekosistemnya yang terus terjaga. Pemanfaatan ekosistem danau harus selaras dengan pembangunan berkelanjutan," paparnya.

Untuk itu, diperlukan pengelolaan danau terpadu yang berbasis pada pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, serta kepariwisataan.

Pengelolaan danau berkelanjutan tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga/institusi secara eksklusif, namun membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat.

Dengan kata lain, pengelolaan danau berkelanjutan harus menjadi aksi kolektif (collective action) dari berbagai pemangku kepentingan. (one)

 Gelaran Festival Akbar Pemberdayaan Perempuan

Keseteraan Gender hingga Pemenuhan Hak Perempuan Harus jadi Komitmen Pembangunan

Pemenuhan akan hak perempuan, hingga soal kesetaraan gender, dinilai mutlak dilakukan ditengah pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah Dalam tantangan global.

img_title
VIVA.co.id
15 Agustus 2024