Kadin Ingin Warga Bergaji Rp7 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi

Rumah subsidi.
Sumber :
  • Dokumentasi Lamudi

VIVA.co.id – Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia berencana mengajukan usulan agar masyarakat dengan penghasilan Rp4,5-Rp7 juta dapat memiliki rumah subsidi, serta mendapat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP.

Menteri Rosan Pastikan Gerak Cepat Realisasikan Komitmen Investasi US$8,5 Miliar dari 10 Perusahaan Inggris

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti, Eddy Hussy, mengaku, usulan ini sebenarnya sempat diajukan ke pemerintah saat dia menjabat sebagai Ketua Umum Real Estat Indonesia periode lalu. Respons yang diberikan pemerintah diakuinya cukup positif.

"Responnya (pemerintah) cukup positif. Tapi, mungkin karena membutuhkan anggaran dan lain sebagainya, maka pemerintah masih mengkaji lebih lanjut. Maka di Kadin, kami akan memperjuangan lagi hal itu. Karena saya rasa, bisa membantu masyarakat di perkotaan mendapatkan rumah," kata Eddy di Jakarta Pusat, Selasa 11 April 2017.

Indonesia Investment Forum London, Ketum Kadin Anindya Bakrie Beberkan Strategi RI Kembangkan Green Financing

Eddy menjelaskan, usulan ini dinilai sebagai sebuah solusi bagi warga kota yang berpenghasilan Rp4,5-Rp7 juta, karena penghasilan di rentang gaji itu termasuk kecil jika dilihat dari standar kehidupan di Jakarta.

"Maka, kalau mereka tidak diberikan semacam kemudahan atau keringanan melalui FLPP sebagai program pemerintah, mereka akan sulit mendapatkan rumah," jelasnya.

Indonesian Trade Chamber Secures Green Energy and Housing Financing Potential from LSEG

Namun, Eddy menjelaskan bahwa jika nantinya usulan ini disetujui oleh pemerintah, tentu harus ada perbedaan antara masyarakat yang berpenghasilan Rp4,5 juta ke bawah dan masyarakat yang berpenghasilan Rp4,5-Rp7 juta, dalam hal mendapatkan FLPP.

"Masa penghasilan Rp5 juta (dibilang) orang kaya. Maka, dia boleh manfaatkan FLPP. Subsidi bunga FLPP kan fix rate 20 tahun, dan lima persen per tahun. Mungkin yang ini (masyarakat berpenghasilan Rp4,5-7 juta) kami akan kasih 6-7 persen fix rate 20 tahun, supaya ada perbedaan dengan yang berpendapatan Rp4,5 juta,” ujarnya.

Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah bersubsidi di kawasan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat,

PPN Mau Naik 12 Persen, Masyarakat Bakal Sulit Punya Rumah

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menolak rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024