Pemerintah Dinilai Gagal Angkat Kesejahteraan Petani
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu
VIVA.co.id – Jumlah kelas menengah Indonesia naik sebesar 40 persen, sementara sebanyak 40 persen kelas bawah dinilai stagnan. Ini artinya, pemerintah dinilai gagal dalam mengangkat 40 persen kelompok masyarakat yang sebagian besar adalah petani.
"Selama ini pemerintah selalu mengatakan ketimpangan di Indonesia sudah berkurang. Sebenarnya yang terjadi adalah ketimpangan pengeluaran memang membaik, namun ketimpangan pendapatan di Indonesia memburuk," ujar pengamat ekonomi Faisal Basri di Menteng, Jakarta pada Selasa, 14 Maret 2017.
Jika pun ada kekayaan orang terkaya di Indonesia menurun, menurutnya, itu bukan karena skema dari kebijakan pemerintah, melainkan akibat harga komoditas yang turun di dunia. Kegagalan kebijakan pemerintah disebabkan oleh praktik pembangunan pertanian cenderung berorientasi mengejar target politis.
Pembagian pupuk, benih, dan traktor gratis bagi petani terlihat populis dalam jangka pendek. Padahal, pemerintah sudah mengeluarkan dana Rp70 triliun untuk sektor pertanian.
"Penyelesaian permasalahan pertanian tidak cukup dengan pembagian bibit, pupuk, dan traktor gratis untuk meningkatkan kesejahteraan petani," ucapnya.
Ia mencontohkan, harga eceran beras kualitas Rp13 ribu terus naik, namun harga gabah kering panen di tingkat petani stagnan di kisaran Rp4.000. Turunnya harga gabah kering panen di tingkat petani tidak sebanding dengan turunnya harga eceran di tingkat pedagang.
"Petani kan tetap enggak dapat untung lebih. Pada Februari 2017, harga gabah kering panen turun 10 persen, sedangkan harga eceran turun hanya satu persen," katanya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS), gini ratio pada September 2016 turun 0,003 poin menjadi 0,394 dari sebelumnya 0,397 di Maret 2016. Sementara di September 2015, angka gini ratio masih 0,402 atau turun 0,01 dari posisi 0,41 di Maret 2015.
Ketua OJK Minta Penghapusan Utang Macet Petani hingga Nelayan Segera Dijalankan
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar meminta penghapusan utang macet di masa lalu UMKM, petani, dan nelayan bisa diimplementasikan secepatnya.
