PT Pos Angkat 6.000 Karyawan Tetap meski Kurang Sehat
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVA.co.id - PT Pos Indonesia (Persero) boleh saja kurang sehat, lebih-lebih menghadapi kecanggihan teknologi informasi. Tapi bukan berarti Badan Usaha Milik Negara itu tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Baru-baru ini, PT Pos mengangkat 6.000 karyawan kontraknya menjadi karyawan tetap.
Informasi itu disampaikan Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indoneia (SPPI), Jaya Sentosa, dalam acara Musyawarah Nasional V SPPI di Asrama Haji Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu malam, 4 Desember 2016. Hadir di acara itu Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul); anggota Fraksi PDIP DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka, dan perwakilan manajemen PT Pos.
Jaya Santosa mengatakan, enam ribu karyawan kontrak PT Pos berhasil diperjuangkan SPPI menjadi karyawan tetap tahun ini. Ada separuh dari total karyawan PT Pos yang masih diperjuangkan. "SPPI berupaya memperjuangkan kesejahteraan karyawan. Terserah statusnya PNS atau setara PNS, yang penting meski pangkat kopral tapi gaji jenderal," ujarnya.
Wakil Gubernur Saifullah mengapresiasi kebijakan PT Pos yang mengangkat enam ribu karyawan kontraknya menjadi karyawan tetap. "PT Pos bukan perusahaan yang sehat-sehat amat. Tapi saya puji di tengah banyaknya perusahaan mem-PHK karyawannya, PT Pos justru mengangkat ribuan karyawannya," ujarnya.
Saifullah menilai capaian itu diperoleh karena hubungan baik karyawan dengan perusahaan. Karyawan ikut memikirkan kemajuan perusahaan, begitu pula sebaliknya dengan perusahaan. "Kalau hubungan karyawan dengan perusahaan tidak baik, banyak karyawan tumpah ke jalan (unjuk rasa). Itu tidak baik buat perusahaan sendiri," katanya.
Tantangan PT Pos, kata Wakil Gubernur, sangat besar. Perusahaan yang mengurus jasa pengiriman surat-menyurat dan barang itu berhadap dengan kecanggihan teknologi informasi. "Karyawan dan perusahaan harus memikirkan bersama-sama agar perusahaan tetap eksis," katanya.
Rieke menilai PT Pos punya peran besar dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pemerintah harus memberikan perhatian dengan membuka peluang yang besar untuk eksistensi PT Pos. "Karena saya dengar di BPJS, misalnya, BPJS menggandeng PT Pos secara resmi, tapi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang justru menikmati," ujarnya.
Musyawarah Nasional V SPPI diikuti seluruh pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Total peserta plus peninjau sebanyak 318 orang. Selain membahas program kerja, di acara yang berlangsung sampai Rabu, 7 Desember 2016, itu juga akan memilih Ketua Umum SPPI periode mendatang.
Prabowo Minta Jajaran Menteri Rampungkan Data Tunggal Sosial Hingga Desember 2024
Presiden RI, Prabowo Subianto meminta jajaran menteri dan kepala lembaga merampungkan pemadanan data tunggal sosial ekonomi pada Desember 2024. Data tunggal sosial ekonom
