Penggunaan LPSE Hemat Anggaran Rp112 Triliun
- VIVA.co.id/Bayu Nugraha
VIVA.co.id – Penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan hasil yang signifikan. Jika di tahun 2008 hanya ada lima LPSE kini meningkat jauh lebih banyak hingga mencapai 644 unit LPSE.
Menurut Kepala Bagian Hukum dan Humas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Andi Susanto, penerapan LPSE itu memberi hasil memuaskan pada efisiensi anggaran.
"Nilai efisiensi mencapai Rp112 triliun sampai tahun berjalan 2016. Dan total transaksi mencapai Rp1.436 triliun," kata Andi, Selasa, 8 November 2016.
Menurut Andi, pemanfaatan LPSE bagi seluruh pemerintah daerah dan seluruh instansi negara sangat penting guna menjadi motor penggerak pelaksanaan e-government secara nasional. "Seluruh usaha ini tentunya akan berimplikasi secara konstruktif menciptakan ekosistem pengadaan yang kondusif," ujarnya.
Meski demikian, LPSE juga menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, terutama jaminan fungsi kelembagaan LPSE, kapasitas sumber daya dan infrastruktur yang terbatas, serta informasi yang harus dijaga.
Pemberian penghargaan
Di sisi lain, dalam Rakernas LPSE yang digelar Senin, 7 November 2016, LKPP juga telah menyerahkan penganugerahan penghargaan kepada sejumlah LPSE yang berkoordinasi dalam menciptakan inovasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah serta memiliki peran terhadap pembangunan yang berkualitas.
Berikut daftar nama Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang mendapat penghargaan dalam implementasi pengadaan secara elektronik tahun 2016.
Kategori penghargaan
A. Komitmen 100 persen e-Procurement
1. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
2. Kementerian Perhubungan
3. Sekretariat Kabinet
4. PPATK
5. Sumatera Barat
6. Kalimantan Timur
7. Maluku Utara
8. Surakarta
9. Manado
10. Banjarbaru
11. Padang Sidempuan
12. Mataram
13. Berau
14. Konawe Utara
15. Blitar
16. Bintan
17. Kupang
B. Leadership Transformasi Pengadaan Elektronik
1. Jawa Barat
2. Bandung
3. Parigi Moutong
C. Komitmen Penerapan Standar LPSE
1. LPSE Kementerian Kominfo
2. LPSE Bangka Belitung
3. LPSE Riau
4. LPSE Bengkulu
5. LPSE Bogor
6. LPSE Padang Panjang
7. LPSE Sawahlunto
8. LPSE Solok
9. LPSE Tangerang
10. LPSE Padang
11. LPSE Lubuklinggau
12. LPSE Tanah Datar
13. LPSE Kepulauan Mentawai
14. LPSE Lombok Tengah
15. LPSE Bengkulu Tengah
16. LPSE Berau
17. LPSE Sanggau
18. LPSE Kutai Kartanegara
19. LPSE Kotabaru
20. LPSE Payakumbuh
21. LPSE Limapuluh Kota
22. LPSE Padang Pariaman
D. Inovasi LPSE
1. LPSE Jawa Barat
2. LPSE Riau
3. LPSE Lombok Tengah
4. LPSE Banyuasin
E. Peran LPSE Provinsi
1. LPSE Sumatera Barat
2. LPSE Bangka Belitung
3. LPSE Jawa Barat
4. LPSE Kalimantan Selatan
5. LPSE Sulawesi Tengah
6. LPSE Nusa Tenggara Barat
7. LPSE Papua
F. LPSE “Fighting Spirit”
1. LPSE Kepulauan Mentawai
2. LPSE Natuna
3. LPSE Talaud
4. LPSE Anambas
G. The Rookie (LPSE Pendatang Baru)
1. LPSE Kalimantan Utara
