Arcandra Tahar: Kita Masih Butuh Perusahaan Asing
- ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
VIVA.co.id – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar, membantah anggapan sektor energi dan migas Indonesia sudah dikuasai asing.
Arcandra menyebut dunia migas merupakan bisnis dengan risiko sangat tinggi, maka kerja sama dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk meminimalisir risiko tersebut.
"Dunia migas ini adalah bisnis yang penuh risiko. Dalam memitigasi risiko, umumnya oil company bekerja sama satu sama lain, sehingga risikonya dapat dibagi," kata Arcandra dalam diskusi dengan tema 'Membangun Kedaulatan Energi', di sebuah hotel kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis, 8 September 2016.
Arcandra bahkan menyebut, jika keberadaan perusahaan asing dalam sektor migas di Indonesia sangat diperlukan, karena adanya sejumlah faktor yang mendukung, "Kita masih memerlukan perusahaan asing, di mana mereka punya teknologi, kompetensi, dan dana," ujarnya.
Namun, Arcandra juga menekankan bahwa segala kompetensi yang dimiliki, baik oleh perusahaan asing maupun nasional, harus disinergikan. Sebab, keberadaan investasi asing turut membantu semua upaya di sektor migas agar bisa berjalan sesuai koridor hukum dan perundang-undangan.
Dia juga menyarankan agar pemerintah berani membuat pola kerja sama antar bisnis, agar segala risiko manajemen bisa dipikul bersama, sehingga tercipta sinergitas yang saling menguntungkan.
"Bagaimana kita mensinergikan antara perusahaan asing dan perusahaan nasional. Sebab, investasi asing itu juga turut menjamin berjalannya koridor hukum dan undang-undang, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi yang saling menguntungkan," kata Arcandra.
"Lewat kerja sama yang saling menguntungkan, bentuklah bisnis B-to-B, di mana masing-masing pihak bisa menghitung risk management. Jangan selalu minta kementerian memberikan insentif," ujarnya. (ase)
Bertolak ke Abu Dhabi, Jokowi Mau Tingkatkan Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bertolak kunjungan kerja ke Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (EUA) pada Selasa, 16 Juli 2024. Jokowi dijadwalkan akan bertemu dengan Pres
