Meski Endapkan Dana Rp13,9 T, Ekonomi Jakarta Tetap Jalan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui dana endapan Provinsi DKI Jakarta adalah tertinggi se-Indonesia dengan nilai Rp13,9 triliun. Tapi fakta itu tidak berpengaruh pada perekonomian rakyatnya.

"Kalau daerah seperti di Jakarta ini, mungkin APBD-nya hanya satu bagian saja dibandingkan dengan aktivitas swasta dan masyarakat yang luar biasa banyak. Jadi ini mungkin sangat tidak mengganggu, tidak menjadi betul-betul motor yang sangat dibutuhkan," kata Sri Mulyani, usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta, Jumat, 5 Agustus 2016.

Dana transfer daerah, sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah yang roda perekonomiannya menitikberatkan pada sektor APBD atau pemerintah. Sehingga, lanjut Sri Mulyani, kalau anggaran itu lama terendap di bank daerah, menjadi sangat berpengaruh pada kemampuan daerah untuk bekerja.

"Kalau daerah-daerah yang memang sangat tergantung pada APBN melalui dana transfer ke daerah, sebaiknya kesiapan untuk bisa menggunakan APBN karena dia itu benar-benar menjadi mesin penggerak ekonominya yang sangat penting di daerah," tutur mantan Managing Director World Bank itu.

Sebelumnya diberitakan, Ahok menjadi kepala daerah pertama yang disindir Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Jokowi mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI yang dipimpin Ahok memiliki APBD besar. Namun, besarnya APBD itu tidak sebanding dengan besaran anggaran yang telah digulirkan untuk menggerakkan ekonomi. Jokowi mengatakan DKI menyimpan dana sebesar Rp13,9 triliun di bank.

"Pak Ahok duitnya memang gede. Tapi nyimpennya juga gede," ujar Jokowi.

Berikut rincian dana 10 provinsi dan 8 kabupaten dan 10 kota yang masih mengendap di perbankan.

1. DKI Jakarta Rp13,9 triliun,

2. Jawa Barat Rp8,34 triliun,

3. Jawa Timur Rp3,9 triliun,

4. Riau Rp2,86 triliun,

5. Papua Rp2,59 triliun,

6. Jawa Tengah Rp2,46 triliun,

7. Kalimantan Timur Rp1,57 triliun,

8. Banten Rp1,52 triliun,

9. Bali Rp1,4 triliun, dan

10. Aceh Rp1,4 triliun.

Sementara itu untuk tingkat kabupaten:

1. Bogor Rp1,9 triliun,

2. Bandung Rp1,6 triliun,

3. Bekasi Rp1,5 triliun,

4. Tanah Laut Rp1,3 triliun,

5. Kediri Rp1,39 triliun,

6. Berau Rp1,37 triliun,

4. Cimahi Rp1,52 triliun,

5. Depok Rp1,31 triliun,

6. Semarang Rp1,13 triliun,

7. Magelang Rp1,1 triliun,

8. Tanggerang Selatan Rp1,03 triliun,

9. Serang Rp948 miliar, dan

10. Mojokerto Rp917 miliar.