Menteri Darmin: Belanja APBN-P 2016 Akan Dipangkas Rp133,8 T
Kamis, 4 Agustus 2016 - 00:20 WIB
Sumber :
- REUTERS/Beawiharta/Files
VIVA.co.id
- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memastikan akan memangkas setidaknya Rp133,8 triliun postur belanja yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, tujuan pemangkasan anggaran sejatinya memang untuk meningkatkan kembali kepercayaan pasar bahwa kas keuangan negara jauh lebih sehat dan kredibel.
"Fiskal tidak boleh tidak kredibel karena itu akan merugikan kita secara nasional," ujar Darmin saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Rabu malam, 3 Agustus 2016.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, tujuan pemangkasan anggaran sejatinya memang untuk meningkatkan kembali kepercayaan pasar bahwa kas keuangan negara jauh lebih sehat dan kredibel.
"Fiskal tidak boleh tidak kredibel karena itu akan merugikan kita secara nasional," ujar Darmin saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Rabu malam, 3 Agustus 2016.
Apabila kondisi fiskal negara tertekan, Darmin menegaskan, tentu akan sangat memengaruhi kondisi ekonomi makro nasional secara menyeluruh. Salah satunya adalah dari sisi nilai tukar rupiah. "Sehingga ini tidak boleh dibiarkan karena APBN akan dipertanyakan oleh pasar," ujar Darmin.
Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengakui, selain menjaga kepercayaan pasar, perubahan postur anggaran bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya pelebaran defisit, sekalipun ada tambahan dari program kebijakan pengampunan pajak.
"Tax amnesty hanya Rp165 triliun. Artinya dengan menghitung semua penerimaan yang direncanakan itu, ada perkiraan
shortfall
(kekurangan penerimaan pajak) di APBN kita," katanya. (ase)
Halaman Selanjutnya
Apabila kondisi fiskal negara tertekan, Darmin menegaskan, tentu akan sangat memengaruhi kondisi ekonomi makro nasional secara menyeluruh. Salah satunya adalah dari sisi nilai tukar rupiah. "Sehingga ini tidak boleh dibiarkan karena APBN akan dipertanyakan oleh pasar," ujar Darmin.
