Menkeu Akan Ubah Postur Belanja APBN-P 2016
Kamis, 4 Agustus 2016 - 00:13 WIB
Sumber :
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id
- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan mengubah postur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, menilik dari kemungkinan terjadinya pelebaran defisit anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp2,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Berdasarkan penghitungannya, penerimaan pajak pada tahun ini terancam mengalami
shortfall
(kekurangan penerimaan pajak) sebesar Rp219 triliun. Pemangkasan anggaran pun tak terelakkan, demi menjaga defisit anggaran tetap terjaga.
"Kementerian Keuangan hari ini melaporkan ke Presiden dan Wakil Presiden bahwa penurunan penerimaan pajak 2016 akan cukup signifikan," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Rabu malam, 3 Agustus 2016.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, basis penghitungan target penerimaan pajak dalam APBN-P 2016, yang disepakati oleh pemerintah bersama parlemen, hanya menggunakan angka realisasi penerimaan pada 2014-2015.
Sebab pada 2014, menurut Sri, penerimaan pajak masih mengalami shortfall di kisaran Rp100 triliun. Sementara pada 2015, shortfall kembali melebar ke angka Rp248,9 triliun karena kondisi ekonomi nasional mengalami perlambatan.
"Padahal penghitungan untuk penerimaan pajak itu menggunakan angka yang direncanakan, bukan angka realisasi. Ini menyebabkan tahun 2016, tekanan pada APBN sangat tinggi, karena basis pengitungannya sangat tinggi," ujarnya.
Lantaran itu, Sri mengatakan, kas keuangan negara harus lebih berkualitas, dalam arti mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang sebenarnya. Intinya, menurut dia, merancang APBN yang jauh lebih menciptakan kepercayaan pasar.
"Namun ini tidak jadi bahan kami untuk mengatakan seluruh upaya meningkatkan penerimaan pajak harus dikendorkan," katanya. (ase)
![]()
![img_title]()
"Kementerian Keuangan hari ini melaporkan ke Presiden dan Wakil Presiden bahwa penurunan penerimaan pajak 2016 akan cukup signifikan," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Rabu malam, 3 Agustus 2016.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, basis penghitungan target penerimaan pajak dalam APBN-P 2016, yang disepakati oleh pemerintah bersama parlemen, hanya menggunakan angka realisasi penerimaan pada 2014-2015.
Sebab pada 2014, menurut Sri, penerimaan pajak masih mengalami shortfall di kisaran Rp100 triliun. Sementara pada 2015, shortfall kembali melebar ke angka Rp248,9 triliun karena kondisi ekonomi nasional mengalami perlambatan.
"Padahal penghitungan untuk penerimaan pajak itu menggunakan angka yang direncanakan, bukan angka realisasi. Ini menyebabkan tahun 2016, tekanan pada APBN sangat tinggi, karena basis pengitungannya sangat tinggi," ujarnya.
Lantaran itu, Sri mengatakan, kas keuangan negara harus lebih berkualitas, dalam arti mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang sebenarnya. Intinya, menurut dia, merancang APBN yang jauh lebih menciptakan kepercayaan pasar.
"Namun ini tidak jadi bahan kami untuk mengatakan seluruh upaya meningkatkan penerimaan pajak harus dikendorkan," katanya. (ase)
Polri Gandeng BSSN Usut Dugaan Bocornya 6 Juta Data NPWP
Korps Bhayangkara menyelidiki dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bakal dilibatkan karena dinilai penting guna mempe
VIVA.co.id
24 September 2024
