Menkeu Belum Terima Permohonan Rasionalisasi Satu Juta PNS
- ANTARA/Sigid Kurniawan
VIVA.co.id – Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengaku belum menerima permohonan apa pun soal rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi melakukan rasionalisasi atau pengurangan satu juta pegawai negeri sipil hingga 2019.
Pasalnya, rencana penerapan kebijakan tersebut memang sangat berhubungan erat dengan kondisi kas keuangan negara, terutama dalam pos belanja pegawai yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Bagaimana kami menghitung kalau proposalnya belum ada. Belum ada usulan, jadi belum dihitung," ujar Bambang, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin 6 Juni 2016.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, justru mengaku bahwa rencana rasionalisasi tersebut sampai saat ini belum pernah dijadikan pembahasan mendesak di Istana Kepresidenan.
Bahkan, Yasonna mengakui bahwa instansinya justru mengalami kekurangan para abdi negara di sektor keamanan seperti lembaga pemasyarakatan (lapas), penjara, sampai kantor imigrasi.
"Kami kekurangan petugas lapas untuk pengamanan, termasuk kantor imigrasi. Boleh saja Menteri PAN-RB punya rencana rasionalisasi, tapi harus dibahas dahulu," kata Yasonna.
Nasib Rasionalisasi 1 Juta PNS di Tangan Menpan RB Baru
Rencana kebijakan itu sebelumnya digulirkan oleh Yuddy Chrisnandi.
