Menteri Rini Dikritik Bikin Banyak BUMN Berutang
- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto, menilai Menteri BUMN, Rini Soemarno, tak mampu mengarahkan perusahaan-perusahaan pelat merah untuk memperkuat pondasi keuangan masing-masing. Maka BUMN bermasalah itu masih tergantung pada Penyertaan Modal Negara (PMN) dan ini menjadi beban APBN.
"Menteri BUMN itu tak punya roadmap. Semua BUMN diarahkan berhutang," kata Yenny Sucipto di Seknas Fitra, Jakarta, Minggu 5 Juni 2016. Yeni melihat PMN yang diberikan pada beberapa BUMN terlalu besar dan tidak tepat, karena BUMN yang mendapat suntikan anggaran tambahan tidak menunjukkan produktifitas yang baik.
"Karena suntikan modal tidak dikonstruksi sebagai permulaan yang diarahkan ke produksi dan industrialisasi, kemudian ekspor-impor. Nah ini kemudian yang rawan jadi bancakan," ungkapnya. Meski PMN sebelumnya bermasalah, menurut Yenny, tapi pemerintah tetap masukan PMN tambahan pada RAPBNP 2016. Hal ini justru akan menambah beban negara.
"Dalam RAPBNP 2016 alokasi PMN direncanakan sebesar Rp68.658,8 miliar atau meningkat sebesar Rp20.275,5 miliar," ujarnya.
Atas dasar itu, Fitra meminta Presiden, Joko Widodo mengevaluasi kembali kinerja menteri Rini. Selain itu Fitra meminta DPR RI mengkaji lebih detail RAPBNP 2016 yang diajukan pemerintah.
(ren)