Pedagang Minta Jokowi Berani Lawan Kartel Daging
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus tegas menertibkan kartel atau pedagang yang kerap mempermainkan harga hingga memonopoli harga daging sapi.
Kartel atau kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, membatasi suplai dan berkompetisi tersebut dinilai sebagai akar dari susahnya penurunan harga daging sapi.
Ketua APPSI, Ngadiran, mengatakan bahwa harga daging sapi menjelang Ramadan dan Lebaran memang mengalami kenaikan. Bahkan kenaikan harga daging ini terus meningkat dari tahun ke tahun.
"Sebenarnya saya lihat, banyak tangan-tangan yang melemahkan penentu kebijakan, jadi bagaimana daging itu bisa Rp80 ribu? Barang yang mau dijual Rp80 ribu itu mana?," kata Ngadiran dalam diskusi bertajuk De Javu Harga Sembako di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu, 4 Juni 2016.
Ngadiran mengungkapkan bahwa pengusaha kartel ini masih sering bermain dengan politikus-politikus untuk memuluskan langkahnya. Oleh karena itu, kata dia, penting untuk segera menertibkan kebiasaan yang sudah mengakar sejak zaman Orde Baru ini.
"Usul saya, jangan main dengan kartel dan pemburu rente, dan titipan politikus. Kalau salah langsung dicoret, blacklist (masuk daftar hitam)," kata dia.
Ngadiran mengungkapkan bahwa pedagang di pasar, baik penjual daging dan sembako hanya mengambil untung tipis. Untuk pedagang daging sapi, mereka hanya mengambil untung setiap kilogram sekitar Rp5.000-Rp8.000.
"Pedagang ambil untung tidak terlalu tinggi," tutur dia.
Seperti diketahui, Presiden sebelumnya memerintahkan menteri yang bersangkutan untuk menurunkan harga daging sapi di bawah Rp80 ribu per kilogram. Itu lantaran harga daging sapi menembus di atas Rp120 per kilogram menjelang Ramadan.
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah bisa saja langsung menurunkan harga daging, bahkan mencapai Rp60 ribu per kilogram, seperti di negara-negara lain. Namun, penurunan ke harga itu tidak bisa dilakukan, karena akan merugikan peternak di Tanah Air. (ase)
