Ketua Golkar Baru Diminta Berperan Aktif Dukung Tax Amnesty

Komisi XI DPR rapat dengan pakar ekonomi membahas tax amnesty.
Sumber :

VIVA.co.id –  Ketua Umum Partai Golkar yang baru Setya Novanto diminta berperan aktif dalam mendukung kebijakan tax amnesty Presiden Jokowi. Sebab, tax amnesty bertujuan meningkatkan dana nasional untuk pembangunan.

PPN Naik Jadi 12 Persen Orang Kaya Malah Mau Dapat Tax Amnesty Jilid III, Ada Ketidakadilan?

Selain itu, Setya Novanto harus mampu membawa Partai Golkar sebagai panutan bagi partai politik (parpol) lain dalam membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri.

Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia (UI)  Darusalam mengatakan, Undang-undang (UU) tax amnesty sangat penting dalam membantu pembangunan nasional agar mengamankan ketersediaan dana untuk membangun perekonomian di Indonesia.

Tax Amnesty Bakal Ada di 2025, RUU Masuk Prolegnas Diusulkan Komisi XI DPR

“Penerimaan uang repatriasi akan menggerakkan sektor ekonomi masyarakat dan hal itu bisa berjangka panjang,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 17 Mei 2016.

Menurutnya, parpol sebagai kendaraan politik tak akan bisa dilepaskan dari isu-isu nasional yang terkait kebijakan pemerintah. Dalam hal ini merupakan tugas parpol untuk mempercepat agar bisa disahkannya UU tax amnesty.

Pertanyakan Program Tax Amnesty, Mahfud MD: Enggak Jelas Hasilnya!

“Mengingat manfaat-manfaat yang akan kita rasakan bersama nantinya dan saya harap secepatnya bulan Mei ini akan diadakan sidang terkait perihal tersebut,” tuturnya.

Menurutnya, partai Golkar yang salah satu anggotanya menjadi ketua DPR sebaiknya lebih memudahkan dalam merealisasikan dan mempercepat disahkannya UU tax amnesty itu agar bangsa Indonesia lebih mandiri. Apalagi partai Golkar mempunyai pengalaman sebagai partai senior.

“Dengan demikian seharusnya Golkar mampu menjadi panutan bagi fraksi-fraksi yang lain dalam membuat bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri,” tuturnya.

Sementara itu, pengamat pajak  Ronny Bako menyatakan, sebenarnya banyak manfaat dari tax amnesty bila dijadikan UU. Pertama, bisa mengembalikan uang Indonesia yang berada di luar negeri. Karena bila tidak dijalankan dapat menghambat pembangunan dan akan membuat utang baru karena APBN sangat bergantung pada pajak.

“Bila tidak ada tax amnesty, pajak akan berkurang. Hanya ada dua solusi, dikurangkan atau membuat utang baru,” tambahnya.

Ronny menilai, pernyataan Partai Golkar dalam Munaslub yang akan komit mendukung setiap kebijakan pemerintah harus dijalankan secara konsisten.

"Siapapun yang akan menjadi ketua umum Golkar, harus konsekuen terhadap janjinya dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah termasuk dalam pembahasan tax amnesty,” kata dia.

 

Direktorat Jenderal pajak (DJP)

Penjelasan Ditjen Pajak soal Tax Amnesty Jilid III

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait usulan akan adanya pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024