Audit BPK, 7 Persen Laporan Keuangan Pemda Tak Wajar

VIVA.co.id - Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menjelaskan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) semester II tahun 2015 menyebutkan tidak wajar sebesar 7 persen.

Pramono menuturkan, hasil audit BPK pada semester I memang lebih fokus pada pemerintah pusat, namun untuk semester II banyak laporan untuk pemda.

"Dari 539 daerah yang disampaikan, yang WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 47 persen, kemudian yang WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 46 persen dan yang tidak wajar 7 persen," ujar Pramono usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 14 April 2016.

Persoalan di pemerintah daerah juga dilaporkan dalam pertemuan tersebut. Hanya saja, Pramono mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak bisa menyampaikannya ke publik.

Kendati demikian, hasil audit BPK semester II akan disampaikan ke setiap daerah, baik itu pemerintah daerah, DPRD hingga DPR.

"Nah, hari ini dilaporkan ke Presiden, tentu Presiden akan melihat, mengkaji, mendalami kementerian dan lembaga yang dimiliki Presiden dan juga apa yang dilakukan atas saran-saran tersebut," jelas Pramono. (ase)