Bahas APBN P 2016, Jokowi Larang Pembelian Mobil Dinas
- Rusman-Biro Pers Istana
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para menteri dan kepala lembaga setingkat menteri, untuk melakukan efisiensi anggaran. Setiap menteri dan kepala lembaga negara wajib mengendalikan anggaran dan tidak lagi menyerahkannya ke jajaran di bawahnya.
Penggunaan anggaran, lanjut Jokowi, tidak lagi diberi merata. Tetapi, sesuai fokus kerja yang akan dilakukan.
"Tidak perlu banyak program, konsen pada program yang jelas dan bermanfaat bagi rakyat, dan menciptakan multiplier effect kepada dunia usaha dan masyarakat," ujar Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna, di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis, 7 April 2016.
Sidang kabinet kali ini akan membahas mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2016. Untuk itu, Jokowi meminta pada APBN-P nanti, efisiensi anggaran bisa terlihat nyata.
"Lakukan efisiensi. Nanti kita akan bicara di APBN-P masalah efisiensi. Baik yang berkaitan dengan belanja operasional, belanja modal yang tidak prioritas misalnya kayak mobil-mobil," jelas Jokowi.
Dia kembali menekankan, untuk tidak ada lagi kalimat-kalimat seperti 'pemberdayaan dan peningkatan' dalam program kerja. Tetapi, program yang tepat sasaran dan tidak bersayap.
"Terakhir, kuatkan kerja sama, sinergi antara kementerian dan lembaga. Penajaman program prioritas yang berdampak signifikan, pengintegrasian, konsolidasi sumber pendanaan, menjadikan program itu kelihatan oleh masyarakat."
(mus)
Pungutan Cukai Plastik Ditargetkan Rp1 Triliun
Hal itu diusulkan dalam APBN-P 2016.
