Investor Vietnam Minati Agrikultur dan Migas Indonesia
- Tim Komunikasi Presiden
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo menghadiri KTT US-ASEAN Summit 2016. Selain menjadi pembicara utama dalam masalah terorisme, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara.
Sebelum menghadiri KTT ASEAN-AS, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung. Keduanya membahas berbagai isu terkait hubungan dua negara.
Kerja sama perdagangan dan investasi, hasil delimitasi batas maritim Indonesia dan Vietnam, serta rencana kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Vietnam menjadi bahasan dalam pertemuan itu.
"Di bidang perdagangan dan investasi, Presiden Jokowi mengharapkan agar kedua negara dapat meningkatkan kerja sama untuk mewujudkan target perdagangan US$10 miliar di tahun 2018. Hingga tahun 2015 tercatat nilai perdagangan Indonesia dan Vietnam telah mencapai US$ 5,3 miliar," demikian keterangan pers yang diterima VIVA.co.id, Selasa, 16 Febuari 2016 dari Tim Komunikasi Presiden.
Melalui keterangan pers itu, Perdana Menteri Nguyen Tang Dung juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. PM Vietnam juga menyampaikan minat investor Vietnam pada investasi di bidang agrikultur dan migas di Indonesia.
Jokowi juga menyampaikan apresiasinya atas hasil pertemuan teknis tentang penetapan batas ZEE Indonesia dan Vietnam yang diadakan pada bulan Desember 2015. Ia mengharapkan agar segera diadakan konsultasi untuk penyelesaian batas maritim ZEE kedua negara.
"Presiden menegaskan bahwa Indonesia sering dirugikan oleh Illegal fishing. Sehingga berharap agar pertemuan penetapan ZEE kedua negara akan mengurangi ketidakpastian mengenai batas-batas maritim," demikian pernyataan tersebut.
Di akhir pertemuan, Jokowi menyampaikan keinginannya untuk memenuhi undangan PM Nguyen Tan Dung melakukan kunjungan kenegaraan ke Vietnam di tahun 2016. Dan Presiden Jokowi menugaskan Menlu Retno Marsudi untuk mengatur lebih lanjut.
Vietnam Kirim Peluncur Roket ke Laut China Selatan
"Kepulauan Spratly adalah hak sah kami untuk mempertahankannya".
