Rumah Murah Harusnya Ada di Pusat Kota
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla meminta para pengembang yang menggarap pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), agar lebih mementingkan apsek keekonomian para calon penghuni, dibandingkan aspek lokasi.
Menurut Wapres, masyarakat yang berpenghasilan rendah memiliki kas keuangan yang sangat terbatas. Jika lokasi perumahan yang nantinya dihuni berjauhan dari lokasi tempat mereka menjalankan aktivitas, tentu hal ini akan memberatkan secara finansial.
“Orang kaya boleh punya rumah jauh, karena dia punya mobil dan akses. Kalau dia pedagang kecil, rumahnya jauh, akan habis dia punya uang untuk bayar transport. Kita harus berpikir seperti itu, agar ekonomi negara lebih efisien,” ujar JK saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu 13 Februari 2016.
Kendati demikian, JK mengaku, bukanlah perkara mudah memperoleh lahan yang berdekatan dengan pusat kota yang stategis. Itu sebabnya, lokasi perumahan MBR justru lebih banyak berada di area luar Jakarta, seperti Bogor.
JK mengaku, sudah memperingatkan para pengembang perumahan MBR untuk menimbang aspek tersebut. Ke depannya, kata dia, pemerintah akan mengatur serangkaian regulasi terkait hal tersebut, agar dompet masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak terlalu tertekan.
“Kalau di kota besar, berpikir landed house (rumah tapak), maka tidak ada lagi lahan hijau. Sejak dulu, saya ingin peringatkan para pengembang, agar menjalankan dengan baik. Dulu, hanya diatur dengan Peraturan Menteri (Permen). Sekarang, akan kami tingkatkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengikat,” ujar Wapres.