Penghapusan Premium di Jakarta, Tunggu Kementerian ESDM
VIVA.co.id - PT Pertamina (Persero) tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) untuk mewujudkan keinginan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama soal menghapus penjualan premium di Ibukota.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, menuturkan pihaknya telah berkomunikasi dengan tim Gubernur DKI untuk menghapus BBM jenis premium itu. Menurutnya, keputusan ini hanya tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian ESDM.
"Pak Ahok sudah kirimkan surat ke kementerian ESDM, tembusannya ke Dirut Pertamina. Jadi tentunya kita akan komunikasi lebih lanjut apakah ada persetujuan dari Kementerian ESDM, seperti apa mekanismenya, kebetulan kita nanti akan duduk bersama-sama dengan pemprov DKI, apakah ini bisa dilakukan dalam waktu dekat, nanti pada waktunya akan jalan," kata Wianda ditemui di DPR RI, Jakarta, Kamis 4 Februari 2016.
Ia menjelaskan, konsumsi premium di Jakarta mencapai 4.150 kilo liter per hari dari pemakaian BBM secara keseluruhan di Indonesia sebesar 75 ribu kilo liter per hari. Saat ini, belum ada kenaikan konsumsi produk premium, Hal ini lantaran, 12 persen dari konsumsi premium sudah beralih ke BBM jenis pertalite.
Wianda mencatat, selama enam bulan terakhir konsumsi pertalite di seluruh Indonesia sudah mencapai 3.500 kilo liter per hari.
"Dulu premium itu, konsumsi nasional sekitar 89 persen dari total SPBU di Indonesia, sekarang turun jadi 77 persen karena diambil pertalite. Jadi itu pilihan masyarakat, masyarakat tetap bisa beli premium atau pertalite," katanya.
Wianda mengatakan konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia tergantung pilihan masyarakat. Menurutnya, ada kemungkinan bagi masyarakat untuk pindah ke jenis bahan bakar lain atau energi substitusi seperti gas.
"Mungkin nanti ada distribusi yang lebih tepat sasaran, ada harapan untuk bisa meningkatkan jumlah mobil, yang nanti dikonversi dari BBM (Bahan Bakar Minyak) ke BBG (Bahan Bakar Gas)," tutur dia. (ren)
Premium Mau Ditarik dari Pasaran, Ini Tahapannya
Tapi Menteri Arcandra belum mengetahui rencana ini.
