Ini Kelemahan Skema Subsidi Langsung Elpiji 3 Kilogram

VIVA.co.id - Salah satu skema distribusi elpiji 3 kilogram yang sedang dikaji pemerintah adalah skema subsidi langsung. Pemerintah pun menyebut ada kelemahan yang ada dalam skema subsidi ini.

"Metode ini masih kami bahas. Kalau subsidi langsung, (subsidinya) dikasih kepada mereka lewat rekening bank atau cash (tunai)," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), I. G. N. Wiratmaja Puja di Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 29 Januari 2016.

Kalau subsidi langsung via rekening, Wiratmaja mengatakan bahwa skema ini telah diterapkan di India. Setiap kepala keluarga penerima subsidi, akan dibukakan rekening bank oleh pemerintah dan diisikan uang untuk membeli elpiji bersubsidi. Masyarakat miskin di sana pun boleh membuka rekening bank dengan saldo nol. Namun, skema subsidi langsung via rekening bank dirasa sulit diterapkan di Indonesia.

"Kalau buka rekening di kita (di Indonesia), harus bayar, (harus) ada uangnya. Nggak kaya di India yang pemerintahnya menetapkan bahwa masyarakat miskin boleh membuka rekening saldonya nol. Kalau di kita, kan, tidak bisa. Harus ada isinya. Nah, masyarakat miskin, kan, boro-boro (ada isinya). (Saldo) Rp50 ribu saja dari mana," kata dia.

Wiratmaja mengatakan, dengan skema subsidi langsung, masyarakat penerima subsidi, membeli elpiji 3 kilogram dengan harga keekonomian, bukan harga yang disubsidi pemerintah. Skema subsidi langsung ini pun berpotensi mengerek inflasi.

"Kalau mereka membeli harga keekonomian, artinya inflasinya juga akan naik, kan? Makanya kami lebih cenderung menggunakan yang kartu (subsidi tertutup)" kata dia.

Sekadar informasi, ada empat skema penyaluran elpiji 3 kilogram yang dikaji pemerintah, yaitu subsidi tertutup dengan kartu, subsidi langsung, metode sidik jari (finger print), dan pembelian elpiji lewat telepon seluler (ponsel).

"Kalau yang pakai handphone, ada kode pin khusus. Ini dilakukan di Peru. Setiap keluarga punya handphone yang ada pinnya," kata dia.

Namun, Wiratmaja melanjutkan, pemerintah belum memutuskan akan menggunakan skema yang mana. "Kan ada empat pola. Tapi, kami belum memutuskan yang mana," kata dia.